Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

APBD-P DKI Rp 71,6 T, butuh biaya tinggi untuk proyek Asian Games

APBD-P DKI Rp 71,6 T, butuh biaya tinggi untuk proyek Asian Games Sekda DKI Jakarta. ©2017 merdeka.com/fikri faqih

Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2017 sudah diserahkan ke DPRD pada Jumat (28/7). Hari ini pun langsung dibahas dalam rapat paripurna DPRD.

"APBD-P sudah diserahkan hari jumat kemarin ke DPRD dengan total Rp 71,6 triliun. Hari ini kan ada paripurna, dua paripurna, satu isinya tentang LKPD 2016, dan hak hak keuangan daerah, nah ini paripurna harusnya sudah bisa untuk bahas perubahan," katanya di Balai Kota, Senin (31/7).

Maka dari itu dirinya berharap pembahasan APBD-P 2017 dapat segera selesai di Bulan Agustus 2017. "Kalau bisa selesai Agustus ini bagus, artinya masih ada September, Oktober, November, Desember, 4 bulan untuk mengeksekusi program 2017 khususnya yang di perubahan, jadi supaya penyerapannya bagus," katanya.

Saefullah menjelaskan perubahan APBD-P ini disebabkan karena banyak Suku Dinas (Sudin) kemudian tingkat Kelurahan, Kecamatan yang salah input data. Namun dirinya tidak menjelaskan secara detail.

"Tetapi yang jelas yang memerlukan biaya tinggi adalah proyek-proyek penugasan, terutama LRT, Velodrome, itukan tugas nasional untuk menyukseskan pesta olahraga Asian games itu yang paling tinggi sampe Rp 3,5 triliun. Itu masuk di APBD-Perubahan itu yang paling tinggi," katanya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024

Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024

Usai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya

Baca Selengkapnya
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022

Baca Selengkapnya
Laporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta

Laporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta

Setelah PDI Perjuangan, penerimaan partai terbesar selanjutnya adalah PAN, Golkar dan PPP senilai Rp20-an miliar.

Baca Selengkapnya
Pejabat BPPD Potong Intensif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo

Pejabat BPPD Potong Intensif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo

Permintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.

Baca Selengkapnya