Merdeka.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 naik jadi sebesar Rp63,23 triliun dari sebelumnya Rp60,6 triliun.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, mengatakan jika Rp63,23 triliun adalah pendapatan, maka angka tersebut sangat tinggi.

"Kalau pendapatan, ini angkanya hampir sama dengan realisasi pendapatan DKI tahun 2019 yang mencapai Rp62,30 triliun, 83 persen dari target. Padahal saat itu belum pandemi. Kalau saat ini ditetapkan di angka yang sama di tengah pandemi yang masih belum reda, dan waktunya efektif tinggal 1,5 bulan, saya rasa ini target yang terlalu optimis," ucap Misbah, Jumat (30/10).

Dia mengamini, masih ada potensi-potensi yang bisa ditarik oleh Pemprov sebagai pos pendapatan. Namun, ia mengingatkan jika Pemprov memaksa untuk mengejar target pendapatan, hanya akan membebani warga DKI.

"Piutang PBB atau piutang kendaraan bermotor memang jadi peluang untuk dikejar, tapi kalau dipaksakan akan semakin membebani warga. Mestinya ada relaksasi juga dari PBB atau pajak kendaraan bermotor hingga akhir tahun ini," tuturnya.

"Di saat sebelum pandemi saja kemampuan Dinas Pendapatan DKI hanya di Rp62,30 triliun, apalagi di saat pandemi. Saya tidak yakin dinas pendapatan bisa berkinerja lebih baik."

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 naik jadi sebesar Rp63,23 triliun dari sebelumnya Rp60,6 triliun.

"Penyesuaian Rp63,23 triliun. Refocusing awal Rp47 triliun, kemudian dalam proses dilakukan, itu kan pas PSBB awal. Pas PSBB transisi, kita lihat ada pergerakan, ada potensi pajak yang bisa kita tingkatkan, bergeser ubah angka. Angkanya di Rp59 triliun. Keluar Pergub 100/2020, angkanya di Rp61,4 triliun sekian dan akhirnya jadi Rp63,23 triliun," kata anggota Banggar DPRD DKI Jakarta S Andyka, Kamis (29/10).

Dia menyebut, pada prosesnya juga ada perubahan dan penurunan cukup jauh dari APBD 2020 sebesar Rp87,92 triliun adalah akibat pandemi Covid-19.

Peningkatan dari usulan Pemprov DKI ini, kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra ini, DPRD melihat bahwa masih ada potensi pendapatan, khususnya di sektor pajak.

"DPRD punya fungsi anggaran, kita gali potensi yang kira-kira tidak beratkan masyarakat, contoh pajak PBB. Saya sampaikan, dalam pajak bumi dan bangunan (PBB), piutang itu melebihi Rp5 triliun. SPPT Rp9,9 triliun yang dikeluarkan tahun ini, piutang yang belum ditagih Rp5 triliun," ujarnya.

Potensi pajak itulah yang bisa menaikkan anggaran di APBD-P 2020. Sehingga, total anggaran yang disetujui menjadi Rp63,23 triliun.

"Kami dalam rapat Banggar besar, masih bisa dilihat, masih bisa dinaikkan potensi Rp1,7 triliun. Pendapatan dari pajak jadi Rp32,5 triliun. Total belanja jadi Rp63,23 triliun," terang Andyka.

Angka itu, dia menambahkan, usulan kenaikan itu akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan bersama eksekutif. Andyka menyebut ada dua paripurna sebelum APBD-P digunakan.

"Senin (2/11) kita MoU, paripurna MoU, kemudian Selasa (3/11) paripurna penetapan," tutupnya.