Merdeka.com - Pada 16 Oktober 2018 Anies Baswedan akan genap satu tahun memimpin DKI Jakarta. Beberapa program unggulan yang dijanjikan semasa kampanye mulai direalisasikan.

Selama satu tahun memimpin ibu kota, apa saja yang sudah dikerjakan Anies Baswedan? Lalu bagaimana dengan program unggulan Anies yang pernah disampikan, berikut ulasannya?

OK Otrip

Dalam menata transportasi umum, Anies mengeluarkan program integrasi seluruh angkutan massal di Jakarta, dalam bentuk satu tarif Rp 5.000. Kebijakan itu diramu dalam program OK Otrip. Namun dalam penerapannya OK Otrip masih menyisakan PR besar. Meski sudah tiga kali masa uji coba, jumlah armada angkot yang bergabung sangat masih sangat sedikit yakni 123 armada, sedangkan target armada yang bergabung adalah 2.609.

Namun secara tiba-tiba, Anies memutuskan mengganti program OK Otrip dengan nama Jak Lingko. Anies mengatakan, beda OK OTRIP dengan Jak Lingko hanya pada nama atau branding saja.

Nasib OK OCE

Program One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE) menjadi program unggulan Anies dan Sandi saat masih bersama. Program ini adalah binaan bagi warga Jakarta yang ingin menjadi wirausaha. Tidak tanggung-tanggung, Sandi saat masih menjadi Wagub DKI mengklaim ada sekitar 60 ribu sampai 70 ribu ibu-ibu dan pengusaha perempuan tersentuh layanan program yang terintegrasi dengan gerakan dan program OK OCE.

Namun nyatanya OK OCE dibanjiri kritikan. Hal ini karena Pemprov tidak memberikan modal bagi yang bergabung OK OCE. Melainkan hanya pendampingan hingga akhirnya si pelaku usaha mampu mendapatkan modal pinjaman dari bank. Sandi menegaskan, Pemprov DKI dan program OK OCE hanya menjembatani warga yang berniat berwirausaha agar bisa mengakses bantuan permodalan atau berhutang ke bank.

"Yang membutuhkan modal, silakan datang ke kecamatan, di situ difasilitasi. Jadi, nanti kami sandingkan, ada Bank DKI, ada beberapa bank juga yang sangat tertarik bergabung," ucap Sandiaga waktu itu.

DP Nol rupiah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menepati janji soal penyediaan hunian DP (down payment) 0 rupiah. Untuk pertama kali, rumah DP 0 rupiah dibangun di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur yang diberi nama Klapa Village, peletakan batu pertama terjadi pada 18 Januari 2018. Rumah Dp 0 rupiah ini diperuntukkan bagi warga Jakarta yang berpenghasilan Rp 7 juta dan hanya untuk warga Jakarta yang sudah berkeluarga. Pembangunan rumah DP 0 rupiah bukan tanpa kendalan. Karena terbentur aturan tentang skema pembayaran, sehingga warga Jakarta belum bisa mendapatkan rumah murah tersebut.

Genap satu tahun kepemimpinannya, Anies akhirnya mengeluarkan regulasi terkait skema pembiayaan rumah DP 0 rupiah tersebut. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dalam Pergub 104 dijelaskan Pemprov DKI akan menalangi uang muka tersebut melalui APBD. Sehingga, nantinya pembeli akan membayar uang muka tersebut dengan sistem cicil. "Fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun," bunyi pasal 4 ayat 2.

Kabar baiknya Pemprov akan membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan DP 0 Rupiah yang diluncurkan pada Jumat, 12 Oktober 2018. Dengan ini masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah layak huni dengan harga yang terjangkau.

Menghentikan reklamasi

Semasa kampanye Anies berjanji akan menghentikan pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. Kurang dari satu tahun Anies menepati janjinya mencabut izin reklamasi. Dimulai dari menarik rancangan peraturan daerah (Raperda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara dari Program Legislatif Daerah (Prolegda) yang akan dibahas bersama DPRD DKI pada 2018. Dengan alasan dia ingin memberikan rasa keadilan pada warga dengan adanya pembangunan di kawasan pesisir.

Setelah menarik raperda reklamasi, Anies juga kemudian meminta badan Pertanahan Nasional (BPN) menarik seluruh surat terkait reklamasi, termasuk Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Pulau C, D dan G. Permintaan tersebut tertuang pada surat nomor 2373/-1.794.2 tertanggal 29 Desember 2017 silam. "Meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan dan/atau membatalkan segala Hak Guna Bangunan untuk pihak ketiga atas pulau hasil reklamasi antara lain Pulau C, Pulau D dan Pulau G," tulis surat yang ditandatangani Anies. Usai permintaan pencabutan HGB, Anies mengerahkan anak buahnya dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Pulau D reklamasi. Anies memerintahkan agar tiga ratusan bangunan yang ada di sana disegel. Akhir perjalanan reklamasi benar-benar tamat ditangan Anies, Mantan Menteri pendidikan ini memutuskan mencabut izin 13 pulau reklamasi di pesisir utara Jakarta. Dia mengatakan proyek reklamasi hanya menjadi bagian sejarah Ibu Kota saja.

"Reklamasi bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dari masa depan Jakarta," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (26/9).