Hot Issue

Antara Inkonsistensi Pemerintah dan Rakyat Tak Percaya Covid-19

Senin, 7 September 2020 08:01 Reporter : Fikri Faqih
Antara Inkonsistensi Pemerintah dan Rakyat Tak Percaya Covid-19 petugas peti mati diarak di lampu merah. ©2020 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk kembali mensosialisasikan bahaya virus Corona. Pasalnya angka penularan virus asal Wuhan, China tersebut terus meningkat. Bahkan hingga Minggu (6/9), tercatat sudah ada 3.444 orang dinyatakan positif Covid-19 dalam satu harinya. Sehingga secara keseluruhan telah ada 194.109 kasus di Indonesia.

Pemerintah pusat melalui Satgas Covid-19, meminta pemerintah daerah yang wilayahnya masuk zona merah untuk menarik rem darurat. Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyampaikan, kepala daerah memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19. Dia mengungkapkan, analogi gas dan rem yang dipakai Jokowi.

Doni menuturkan, jika daerah tergolong kategori merah, maka kepala daerahnya harus mengerem. Namun, jika jumlah kasus sudah berkurang, maka kepala daerah bisa menambah gasnya.

"Bapak presiden mengingatkan rem dan gas, kalau zona merah maka rem lah yang ditekan ketika daerah sudah berkurang kasusnya maka gas bisa ditambah," katanya dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI.

Dia mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir daerah zona merah Covid-19 bertambah dari 32 daerah menjadi 65 daerah. Daerah zona kuning dan hijau kian mengalami penurunan.

"Dalam beberapa minggu terakhir terjadi peningkatan semula daerah zona merah 32 sekarang bertambah menjadi 65," ujarnya.

Salah satu yang perlu diperhatikan kepala daerah adalah ketersediaan rumah sakit yang semakin berkurang. Doni meminta kepala daerah memperhatikan hal ini agar tidak membuat kekhawatiran di masyarakat.

grafik covid 19 di indonesia

©2020 worldometers.info

Alhasil upaya mengingatkan bahaya Covid-19 kembali dikampanyekan. Salah satu inovasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta adalah dengan penerapan sanksi masuk peti jenazah bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Namun, gagasan sanksi yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta itu harus ditangguhkan lantaran mendapatkan kritik.

Selain itu, sanksi tersebut juga tidak diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020. Aturan tersebut hanya memberlakukan dua sanksi yang bisa dipilih oleh pelanggar, yaitu membayar denda Rp 250 ribu atau melakukan kerja sosial selama satu jam.

Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy mengatakan, sanksi tersebut merupakan bentuk simbolik untuk membangun kepekaan pada masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kesadaran akan bahaya dari Covid-19.

Namun sayangnya, kampanye tersebut saat ini sudah terlambat. Dia menilai, pemerintah sendirilah yang telah membuka keran penyekatan penyebaran Covid-19, dengan mengeluarkan gagasan new normal.

"Saya kira upaya ini sudah agak terlambat. Karena sebelumnya sudah terlanjur meluas gagasan new normal," katanya saat dihubungi merdekacom, Minggu (6/9).

Rissalwan mengungkapkan, gagasan new normal dari pemerintah membuat publik tidak percaya lagi dengan simbol-simbol yang disampaikan pemerintah. Sebab kebijakan tidak dilakukan dengan konsisten dalam penanganan Covid-19.

Sebagai contoh upaya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Di mana pusat perbelanjaan, tempat ibadah hingga pasar ditutup sementara untuk mencegah penyebaran Covod-19. Lalu, muncullah kebijakan new normal, di mana masyarakat mulai dapat kembali beraktivitas.

Alhasil Indonesia hingga saat ini masih belum mencapai puncak dari pandemi Covid-19. Grafik menujukan, angka penularan Covid-19 masih terus naik hingga berita ini ditulis.

"Jadi bisa saja sebagian besar publik justru tidak bisa memercayai lagi pesan-pesan simbolik yang disampaikan oleh pemerintah. Karena kebijakan-kebijakan yang inkonsisten dalam penanganan penyebaran wabah Covid ini sejak Maret yang lalu," jelas Rissalwan.

Baca Selanjutnya: Sanksi Sebagai Upaya Edukasi...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini