Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merencanakan Kawasan Cikini, JIS, Bandar Kemayoran, dan Ancol sebagai kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya. Ketentuan tersebut terdapat pada rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2040 yang tercatat di Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026.

Kawasan Wisata Budaya Pesisir, Setu Babakan, Menteng, dan Kebayoran Baru juga direncanakan sebagai kawasan strategis sosial budaya untuk pengembangan budaya urban dan cagar budaya.

"Selanjutnya, Kawasan Strategis Sosial dan Budaya yang direncanakan antara lain Kawasan Cikini, JIS, Bandar Kemayoran, dan Ancol, serta Kawasan Wisata Budaya Pesisir, Setu Babakan, Menteng, dan Kebayoran Baru untuk pengembangan budaya urban dan cagar budaya,” tulis RDP tersebut yang dikutip pada Kamis (22/9).

Selain itu, ditetapkan juga kawasan-kawasan strategis lainnya untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan, yaitu sebagai berikut.

Kawasan Strategis Ekonomi yang direncanakan antara lain:

- Segitiga Emas sebagai CBD dan inovasi digital.- Pulau pariwisata di Kepulauan Seribu.- Kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)- PIK Pulogadung sebagai sentra UMKM dan green industry, sentra perikanan.- Tanah Abang dan Tanjung Priok sebagai hub logistik dan perdagangan.

Kawasan Strategis Sosial dan Budaya

- Kawasan Cikini, JIS, Bandar Kemayoran dan Ancol.- Kawasan Wisata Budaya Pesisir, Setu Babakan, Menteng, dan Kebayoran Baru untuk pengembangan budaya urban dan cagar budaya.

Kawasan Strategis Lingkungan

- Kawasan Lindung Pesisir untuk pengembangan mangrove.- Pulau Tidung Kecil untuk konservasi terumbu karang, edukasi dan pengembangan eco-tourism.

Untuk diketahui, RPD ini digunakan oleh Penjabat (Pj) Gubemur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Lalu, RDP ini berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah,Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.