Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa pembangunan ibu kota dalam lima tahun ke depan akan memperhitungkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH nantinya akan berbentuk Taman Maju Bersama dan Taman Pintar, bukan bernama RPTRA.

Hal itu disampaikan Anies untuk menjawab fraksi PDIP, Gerindra dan Golkar yang mempertanyakan komitmen eksekutif dalam pengadaan dan kelanjutan RTH dan RPTRA pada paripurna tentang pandangan umum raperda soal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022.

"Pemprov DKI memiliki komitmen menjadikan RTH menjadi bagian ekosistem perkotaan," kata Anies pada rapat paripurna pidato penjelasan gubernur terhadap pemandangan umum fraksi DPRD DKI di DPRD DKI, Selasa (4/3/2018).

"Selain fungsi ekologis, RTH juga berfungsi sosial sebagai ruang publik di mana warta kota sebagai tempat bermain ramah anak, perpustakaan, berolahraga dan bersosialisasi. Karena itu, Pemprov DKI akan mengembangkan taman maju bersama dan taman pintar," jelas Anies

Menurut Anies, konsep pembangunan Taman Maju Bersama dan Taman Pintar adalah melibatkan komunitas setempat. "Sehingga interaksi sosial dapat terjadi," imbuh Anies

Sebelumnya, fraksi PDI-Perjuangan meminta kejelasan akan kelanjutan RPTRA, perpustakaan dan normalisasi sungai. "Belum terbaca program penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana telah diatur dalam PERDA dan pelestarian kebersihan 13 sungai, pengolahan air danau Pluit menjadi air minum, serta kebersihan pantai laut Jakarta," kata pembaca pandangan umum William Yani di Gedung DPRD DKI, Senin (2/4).

Selain itu, Yani juga mengatakan agar Pemprov tidak anti dengan istilah yang sudah populer di era sebelumnya seperti RPTRA dan normalisasi sungai.

"Kami juga berharap agar pemerintah Daerah tak perlu alergi atau tidak nyaman dengan beberapa istilah yang terlanjur populer dengan pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2017, misalnya tentang normalisasi sungai, RPTRA, RUSUNAWA, RUSUNAMI,rumah deret,penertiban, dan lain lain yang penting ketika hal itu lebih besar manfaatnya bagi kota Jakarta Ibukota NK-RI, apa salahnya dilanjutkan," ujarnya

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com