Anies Manfaatkan Dana KLB Bangun 3 JPO Baru, Habiskan Rp 53 Miliar
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meresmikan tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) di Bundaran Senayan, Polda Metro Jaya dan Gelora Bung Karno. Pembangunan JPO ini memanfaatkan dana koefisien lantai bangunan (KLB) senilai Rp 53 miliar.
Kepala Dinas Bina Marga DKI, Hari Nugroho, menyebut pemprov DKI memakai dana KLB milik PT Permadani Khatulistiwa Nusantara.
"Tentunya kalau ada KLB itu lumayan. Fungsinya untuk masyarakat ada tapi tidak membebani dari APBD," kata Hari di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/).
Hari menambahkan, karena menggunakan dana KLB maka proses pengerjaan mulai dari perencanaan hingga pembangunan diserahkan ke pihak swasta.
"Kita hanya pengendali teknis, manakala desainnya kurang bagus kita arahkan," ucap dia.
Namun, katanya, tidak semua revitalisasi JPO menggunakan dana KLB. Khusus revitalisasi tujuh JPO tahun ini akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ketiga jembatan penyeberangan orang (JPO) yang telah diresmikan dapat digunakan masyarakat mulai hari ini.
Anies menyatakan dengan dioperasikannya ketiga JPO itu, pelican crossing yang di Bundaran Senayan dan GBK akan ditutup.
"Jam 12.00 WIB nanti pelican crossing akan ditutup. Semua menggunakan JPO, kemudian kita sedang finalisasi untuk lift," kata Anies di Senayan, Jakarta Pusat.
Giliran revitalisasi JPO di Pasar Minggu dan Daan Mogot
Hari mengatakan selanjutnya giliran JPO Pasar Minggu dan jembatan gantung Daan Mogot. Desainnya sudah selesai dan dipastikan lebih modern dari saat ini.
"Di Pasar Minggu dan di jembatan gantung Daan Mogot semua bareng. Maret kami perencanaan konstruksi (pembangunan) fisik mungkin Mei," katanya.
Hari mengakui kedua jembatan itu kondisinya rusak berat dan secara konstruksi yang di Daan Mogot telah dirubuhkan. Revitalisasi kedua JPO tersebut direncanakan selesai tahun ini.
"Yang Pasar Minggu belum, rencananya pekan ini kita robohin. Desain finalnya hopefully awal Maret udah selesai," ucapnya.
Selama revitalisasi itu, Hari menyebut akan disediakan pelican crossing yang dapat dimanfaatkan sementara oleh masyarakat.
"Pelican crossing kita buka, setelah udah terbangun kita tutup," jelas Hari.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca Selengkapnya3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dibantu KKP, Banyuwangi Segera Miliki Kampung Nelayan Modern
KKP akan membangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo), di Pantai Ancol Plengsengan.
Baca SelengkapnyaSoal Pembangunan IKN, Anies Lebih Pilih Perbaiki Jalan dan Kelas Rusak di Kalimantan
Anies menilai dana yang dipakai untuk membangun IKN akan sangat bermanfaat ketika dipakai untuk membangun ruang kelas hingga jalan rusak di Kalimantan
Baca SelengkapnyaJelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaAnies Minta Pendukung Lanjutkan Perjuangan, Tunggu Perhitungan Suara KPU
Anies meminta semua pihak untuk menghormati segala proses yang tengah berjalan di KPU.
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca Selengkapnya