Merdeka.com - Digusur pada era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kini warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, dijanjikan pembangunan rumah permanen oleh Gubernur Anies Baswedan. Di era Ahok, permukiman warga di tempat yang juga dikenal dengan nama Pasar Ikan itu digusur karena menempati lahan milik Pemprov DKI Jakarta. namun Anies berencana membangun rumah permanen mulai 2019.

Rencana ini ditentang Fraksi Nasional Demokrat DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi Nasdem, Bestari Barus meminta Anies mengembalikan fungsi lahan tersebut sesuai peruntukannya. Bukan malah membangun permukiman permanen. Dia merasa heran dengan kebijakan Anies yang dinilainya hanya ingin berbeda dari gubernur sebelumnya.

"Jangan dipaksakan untuk permukiman karena akan membingungkan. Apa hanya karena ingin berbeda dengan Ahok gitu? Saya berharap Pak Anies ini menghilangkan Ahok dari pemikirannya. Jadi sepertinya kok berbau anti terhadap kebijakan yang lama," jelasnya kepada merdeka.com, Kamis (31/5).

Bestari tak bisa lagi berkata-kata melihat kebijakan-kebijakan yang Anies keluarkan sejak memerintah DKI Jakarta. Semua kebijakannya dinilai hanya ingin berbeda dari Ahok.

"Kenapa jadi antagonis gubernurnya? Saya hampir speechless. Kembalikan lagi fungsi lahan itu sesuai peruntukannya," kata dia.

Dia kembali menegaskan, lahan di Kampung Akuarium harus dikembalikan fungsinya sesuai zonasi dan yang tertuang dalam Perda Tata Ruang. Dia meminta Anies tak mengkhianati Perda. Bahkan lebih jauh dia meminta agar Anies menghentikan perencanaan pembangunan rumah permanen di Kampung Akuarium.

"Sudahlah jangan jadi khianat terhadap Perda. Walaupun cuma perencanaan jangan merencanakan sesuatu yang bukan pada tempatnya," tegasnya.

Sampai kapanpun Bestari tak akan pernah menyetujui pembangunan rumah permanen di Kampung Akuarium. "Akuarium kembalikan ke peruntukannya. Jadikan taman dan RTH."

Gubernur seharusnya memberi contoh jajarannya untuk bekerja sesuai aturan. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan melenceng dari aturan hanya dengan dalih kekuasaan.

"Gubernur harus beri contoh orang untuk kerja bener di atas lahan yang bener. Bukan kemudian karena kekuasaan melakukan hal-hal yang melenceng seperti Tanah Abang. Itu semua enggak bener cuma dibungkus-bungkus saja. Ombudsman itu tak diberi perangkat untuk menertibkan. Kalau tidak, saya kira Ombudsman sudah menertibkan," paparnya.

Bestari menyarankan agar Anies fokus pada program pembangunan manusia. Sesuai janji kampanye. Kebijakan yang ikonik tak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik.

"Perhatikan lansia, Posyandu di Jakarta. Perhatikan kader jumantik. Kemudian selesaikan pembangunan rumah DP nol rupiah," sebutnya.

Selain itu Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga S Uno sebaiknya lebih fokus pada upaya penciptaan lapangan kerja. Ia pun mempertanyakan program OK OCE karena masih banyak pelaku usaha kecil di tingkat bawah yang mengeluh tak mendapat akses permodalan dengan mudah. Bestari mengaku mendapat banyak keluhan dari warga terkait program OK OCE.

"Mau bikin usaha tapi modal enggak tersedia. Sandi harus konsentrasi. Dia sedang jadi bagian pemerintah, jangan begitu dianya. Enggak usah sok-sokan kampanye Pilpres. Kampanyekan saja mari bangun Jakarta. Jangan jadi oposisi. Masak pemerintah jadi oposisi, kok pemerintah kritik pemerintah. Enggak ngerti saya," kata Bestari.