Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anies dan DPRD DKI Sepakati RAPBD-P DKI Jakarta 2019 Rp 86.69 Triliun

Anies dan DPRD DKI Sepakati RAPBD-P DKI Jakarta 2019 Rp 86.69 Triliun AniesAnies dan DPRD DKI Sepakati RAPBD-P DKI Jakarta 2019. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat menandatangani nota kesepahaman Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Nota kesepahaman itu menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 DKI Jakarta sebesar Rp 86,89 triliun.

"Alhamdulillah kita telah tuntas di dalam pembahasan rancangan KUPA-PPAS. Harapannya dengan ini kita bisa finalisasi program-program tahun 2019, jumlah yang disepakati Rp86,89 triliun," kata Anies, Rabu (14/8).

APBD-P tersebut turun dari APBD 2019 yang sudah ditetapkan akhir tahun lalu, yakni Rp 88,09 triliun. Penurunan anggaran APBD-P ini juga diiringi berkurangnya target pendapatan pada APBD-P 2019 ini.

Anies mengatakan, adanya tren baru, yakni sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) DKI makin tahun makin berkurang. Ia juga menyebut penurunan angka di APBD 2019, disebabkan berkurangnya SiLPA.

"SiLPA kita makin tahun makin berkurang. Makin SiLPA berkurang maka ruang dalam penambahan makin berkurang karena sisanya yang diasumsikan Rp12 triliun. Ketika selesai audit adalah Rp 9,5 triliun. Maka kita melakukan penyesuaian menjadi dikurangi Rp2,4 triliun. Itu karena SiLPA kita berkurang," jelasnya seperti dilansir dari Antara.

"Ke depan, mudah-mudahan ini akan kita lihat dengan serapan kita makin baik, maka SilPa kita akan makin sedikit, dengan begitu perencanaan akan lebih baik lagi," tutup mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total

Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total

Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Baca Selengkapnya
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).

Baca Selengkapnya
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Waspada DBD di Indonesia Melonjak Sampai Bulan April, Kenali Gejalanya

Waspada DBD di Indonesia Melonjak Sampai Bulan April, Kenali Gejalanya

Per 1 Maret 2024, tercatat kasus DBD mencapai 16.000 kasus

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya
Anggota DPRD DKI Jakarta Terima THR, Segini Besarannya

Anggota DPRD DKI Jakarta Terima THR, Segini Besarannya

Semua anggota DPRD DKI akan menerima THR tahun ini

Baca Selengkapnya
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu

PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu

Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Anies Tawarkan Perubahan Ekonomi yang Berorientasi kepada Lapangan Pekerjaan Pada Warga Palembang

Anies Tawarkan Perubahan Ekonomi yang Berorientasi kepada Lapangan Pekerjaan Pada Warga Palembang

Lokasi ini merupakan kampanye yang kedelapan sejak dimulainya Kampanye Akbar, pada 21 Januari 2024.

Baca Selengkapnya