Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengganti sejumlah wali kota. Perombakan itu menuai protes karena hanya melalui telepon dan pesan WhatsApp (WA).

Langkah tersebut berujung pelaporan pada Komisi Aparatur Sipil Negara. Menyikapi tindakan Aneis, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan sebenarnya perombakan pejabat sepenuhnya hak Gubernur. Dia tak mengetahui persis kondisi yang terjadi.

"Saya malah enggak tahu. Itu hak sepenuhnya Gubernur ya. Pergantian-pergantian SKPD termasuk pejabat eselon I, II, itu hak Gubernur," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta, Selasa (17/7).

Lantas soal pemberhentian apakah sesuai aturan atau tidak, lanjut dia, harus melihat Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia yakin persoalan itu hanya masalah teknis saja.

"Kalau soal telepon dulu, surat dulu, teknis saja. Tidak ada masalah," jelas dia.

Perombakan total para Wali Kota Jakarta pada 5 Juli lalu kini menuai polemik. Mantan wali kota diketahui tidak mendapat kejelasan di mana posisi mereka akan berkerja, selain itu pemberitahuan pencopotan baru dilakukan malam sebelum pencopotan.

Mantan Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi mengaku ditelepon oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malam sebelum pelantikan pejabat baru.

Sementara itu, Mantan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengaku tak pernah ada peringatan atau teguran terkait kinerjanya sebelum dicopot. Sama seperti Anas, Tri mengaku hanya menerima telepon malam sebelum pencopotan.

"Enggak pernah dipanggil, cuma lewat telepon kasih tau," kata Tri.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com