Anies Berharap DPRD Terus Mengawal & Memberikan Masukan dalam Pelaksanaan APBD DKI
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berharap, hubungan eksekutif dan legislatif dapat bersinergi baik. Sehingga berdampak positif terhadap laporan keuangan daerah dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Harapan tersebut disampaikan Anies melalui Wakil Gubernur, Riza Patria dalam rapat paripurna persetujuan pertanggungjawaban penggunaan APBD DKI 2020.
"Saya ingin menggarisbawahi pentingnya kita terus menjaga semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif yang telah terbina dengan sangat baik selama ini," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/9).
Dalam sambutannya, Riza mengungkapkan, sinergi eksekutif dengan legislatif menjadi penting untuk membangun pondasi yang kokoh untuk membangun kota Jakarta.
Dia menuturkan, kolaborasi eksekutif dengan legislatif dapat dilakukan dengan menjalankan tugas dan fungsi kewajiban masing-masing.
"Eksekutif berharap dewan terus mengawal dan memberikan masukan dalam setiap pelaksanaan APBD DKI Jakarta sehingga memberikan kontribusi terhadap upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan kesetaraan keadilan dan kebahagiaan bagi warganya meningkatkan kinerja mempertahankan opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah," tutup Riza.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dikabarkan Maju Pilgub DKI, Ini Kata Ida Fauziyah
Ida bersyukur bisa lolos ke DPR setelah bertarung di Dapil II DKI. Menurutnya, PKB saat ini masih fokus ke pemilu legislatif.
Baca SelengkapnyaAnies: Kita Ingin Kembangkan 40 Kota, Bukan Bikin Baru
Dia menerangkan, bahwa niatannya dirinya lebih untuk mengembangkan 40 kota selevel Jakarta.
Baca SelengkapnyaKetum Projo Budi Arie Nilai PSI Memiliki Napas dan Semangat Jokowi
Budi Arie mendorong, agar relawan dan masyarakat memberikan dukungan kepada PSI agar masuk parlemen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Termasuk Anies, Ini Deretan Politikus Ternama yang Ramaikan Bursa Pilkada DKI Jakarta 2024
Sampai saat ini, parpol masih melakukan komunikasi politik untuk membangun koalisi.
Baca SelengkapnyaRapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi
Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaDalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca Selengkapnya