Anies Bakal Bebankan Pajak Tambahan ke Kendaraan Tak Patuh Uji Emisi

Selasa, 13 Agustus 2019 11:50 Reporter : Merdeka
Anies Bakal Bebankan Pajak Tambahan ke Kendaraan Tak Patuh Uji Emisi Demo sopir GoCar di Pasar Raya Blok M. ©2019 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta meluncurkan aplikasi e-uji emisi di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat. Aplikasi ini terintegrasi dengan database hasil uji emisi kendaraan bermotor di Jakarta.

Pemilik kendaraan maupun petugas nantinya dapat mengecek status uji emisi kendaraan bermotor secara online. Peluncuran aplikasi ini juga sejalan dengan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

"Peluncuran aplikasi e-uji emisi ini tujuannya bisa memudahkan masyarakat mengetahui tempat-tempat di mana uji emisi bisa dilakukan," kata Anies, Selasa (13/8).

Nantinya, bengkel uji emisi akan terus bertambah banyak. Untuk saat ini, Anies menyebut baru ada sekitar 150 bengkel saja. Selain itu, dia menyatakan masyarakat juga akan diuntungkan bila melakukan uji emisi dan dinyatakan lulus.

"Mereka yang tidak melakukan uji emisi atau tidak lulus uji emisi, maka mereka tidak mendapatkan insentif. Mereka justru mendapatkan disinsentif terkait penambahan pajak parkir, penambahan pajak perpanjangan kendaraan bermotor dan lainnya," ucapnya.

Sementara itu, dalam Ingub yang ditandatangani pada 1 Agustus 2019 itu, terdapat tujuh poin untuk menekan polusi udara di Jakarta yang kian memburuk.

Salah satunya yakni, melarang angkutan umum berusia di atas 10 tahun beroperasi di Jakarta pada 2020. Angkutan umum yang beroperasi juga harus lulus uji emisi.

"Kedua, mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui pembatasan kendaraan pribadi bermotor, peningkatan tarif parkir di lokasi yang terlayani transportasi umum massal," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/8).

Ketiga, pada tahun 2025 tidak ada lagi kendaraan pribadi yang berusia lebih dari 10 tahun melintas di wilayah DKI Jakarta. Uji emisi akan diberlakukan sebagai syarat dalam pemberian izin operasional kendaraan sebelum tahun 2025.

Keempat, mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki di Jakarta. Pemprov DKI akan mempercepat pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 ruas jalan protokol dan arteri.

Kelima, mewajibkan industri sebagai penghasil polusi memasang alat monitoring nilai buangan asap dan pemasangan pengendalian kualitas udara pada cerobong pabrik.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com [lia]

Topik berita Terkait:
  1. Anies Baswedan
  2. Kemacetan
  3. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini