Merdeka.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Andyka belum setuju dengan usulan Pemprov untuk menghapus ratusan aset bus Transjakarta. Dia menilai, pengadaan bus Transjakarta sudah bermasalah sejak awal sehingga perlu kajian lebih dalam untuk menyetujui status penghapusan asetnya.

"Saya masih tidak bersepakat karena memang dalam proses awal pengadaan bus ini sudah banyak menimbulkan masalah," kata Andyka dalam rapat Komisi C, Rabu (8/3).

Tak hanya itu, Andyka juga menyinggung salah satu mantan Kepala Dinas Perhubungan yang tejerat hukum terkait kasus penyelewengan pengadaan bus. Hal itu, kata Andyka, merupakan catatan penting baginya dalam mengambil sebuah keputusan.

"Apalagi tadi juga dari Inspektorat sudah menjelaskan bahwa sudah ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga. Jadi kita harus berhati-hati supaya tidak memutuskan sesuatu yang awalnya salah. Kemudian, pada saat kita harus penghapusan aset, salah juga," jelasnya.

Namun, akhirnya rapat ini ditunda karena data yang disajikan Dinas Perhubungan (Dishub) belum lengkap.

Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta meminta izin DPRD untuk menghapus aset 417 armada Transjakarta. Ratusan bus tersebut dinilai sudah tidak layak dioperasikan.

"Kami bermaksud menyampaikan usulan dari Dinas Perhubungan terhadap armada Transjakarta untuk usulan penghapusan (aset)," kata Sekretaris Dishub DKI Jakarta Ismanto dalam rapat Komisi C di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/3).

Adapun merek dari bus Transjakarta tersebut mulai dari Zhongtong, Yutong, Hino, Mercedez, Hyundai, Komodo, Ankai, dan Inobus. Kini, bus tersebut disimpan di sejumlah pool dan terminal bus Transjakarta.

"Untuk 417 unit yang mau dihapuskan ini unit bus yang udah beroperasi. Pengadaan sejak tahun 2003 sampai 2013. Secara, armada proses pengadaan ini udah dioperasikan oleh masing-masing operator di koridor tertentu," ujar Ismanto.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Reza Pahlevi menjelaskan bahwa penghapusan aset ini akan dilakukan dengan dijual atau dilelang. Ia menyebut, nilai lelang dari penjualan bus tersebut mencapai Rp21,3 miliar.

Sebagai informasi, Pasal 331 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa pemindahtanganan barang atau aset milik daerah dengan nilai lebih dari Rp5 miliar perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

"Berdasarkan nilai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tahun 2021, untuk 417 unit kendaraan dinas operasional (bus Transjakarta) ini Rp21,3 miliar. InsyaAllah apabila persetujuan dikeluarkan oleh DPRD, kita akan lakukan pelelangan terbuka," kata Reza.