Anggota DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tertibkan Bangunan Langgar Perda

Selasa, 24 Mei 2022 23:31 Reporter : Eko Prasetya
Anggota DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tertibkan Bangunan Langgar Perda Gedung DPRD DKI . ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D, August Hamonangan geram atas kinerja aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta terkait lemahnya pengawasan terhadap bangunan pelanggar Perda di DKI Jakarta. Pihaknya mendapat banyak keluhan dari warga Kompleks Jerman, RT 02/03, Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, terkait adanya pembiaran bangunan yang diduga kuat melanggar Perda.

Bahkan, bangunan diduga melanggar itu justru mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). Bangunan itu diduga telah melanggar garis sempadan bangunan (GSB) dan garis sempadan sungai (GSS).

Sebagai tindaklanjut dari adanya laporan warga, August melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) di Kompleks Jerman, RT 02/03, Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Setelah melihat secara langsung pelanggaran bangunan yang terjadi di lokasi, August berjanji dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidak sebagai tindaklanjut kegiatan sosialisasi Perda (Sosperda) yang dilakukannya.

"Kita akan sidak, paling lama tujuh hari setelah ada pemberitahuan tadi. (sidak) Sebagai fungsi pengawasan dan menerapkan aturan sesuai dengan konstitusi yang ada," kata August, Selasa (24/5).

August menyesalkan terkait terbitnya IMB dari aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI, padahal menurutnya sudah jelas ada pelanggaran Perda di lokasi pembangunan.

"Pelanggaran bukan hanya di tepi kali, tetapi juga bersebelahan dengan bangunan warga atau tempat tinggal warga di sebelahnya. Itu sudah jelas diatur, apabila itu dipatuhi barulah diberikan IMB. Tetapi yang terjadi adalah bangunan seperti sekarang ini ada pelanggaran, IMB masih saja diberikan. Pelanggaran ini harus ditindak," katanya.

2 dari 2 halaman

August menilai, seharusnya ketika terlihat sudah ada pelanggaran bangunan, Sudin Citata yang berwenang dalam pengawasan bangunan harus mengeluarkan surat perintah pembongkaran (SPB).

"Tetapi justru bukan SPB yang dibuat tapi adalah pembiaran. Seperti kita lihat ini," ujarnya.

Lebih lanjut August mengatakan, karena keluhan warga kepada ASN setempat merasa diabaikan, akhirnya warga menggugat. Seharusnya, sambung August, ASN terkait tidak tinggal diam. Jika ada pelanggaran segera lakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

"(Seharusnya) SKPD apabila menerima pengaduan dan melihat segera mengambil tindakan. Jangan ada pembiaran. Untuk efek jera lakukan pembongkaran total, sesuai dengan aturan dan perda yang ada," tegasnya. [eko]

Baca juga:
Pemprov DKI Jawab Kabar Sebut Rusun Kampung Bayam Adalah Mess Pekerja JIS
Cegah Urbanisasi Melonjak, Anggota DPRD DKI Desak Pemkot Lakukan Pendataan Pendatang
Jenderal Meninjau Unjuk Rasa di DPR, Aksi Tak Terduganya Ramai Pujian
Ada Balita di Jakbar Alami Gizi Buruk, DPRD DKI: Camat dan Lurah Perlu Dievaluasi
Antisipasi Hepatitis Akut, Pemprov DKI Diminta Buat Langkah Pencegahan untuk Sekolah

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini