Anggota DPRD DKI Ini Minta Menhub & Menko Perekonomian Ikut Kawal Pembangunan LRT

Jumat, 4 Desember 2020 10:53 Reporter : Merdeka
Anggota DPRD DKI Ini Minta Menhub & Menko Perekonomian Ikut Kawal Pembangunan LRT Stasiun LRT TMII. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana mengubah rute LRT Pengangsaan 2-Velodrome-Manggarai-Dukuh Atas menjadi Pegangsaan 2-Velodrome-Klender. Perubahan rute dinilai perlu untuk menghindari penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai yang rencana dijadikan sebagai hub kereta api jarak jauh menggantikan Stasiun Gambir.

Rencana itu mendapat sorotan dari Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas, Eneng Malianasari. Dia berharap agar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato dapat turun tangan terkait penghapusan rute LRT Velodrome-Manggarai.

Menurut dia, proyek LRT tersebut termasuk dalam proyek yang telah ditetapkan pada Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Jokowi.

"Agar pembangunan berjalan sesuai target, kami berharap Pak Menko Perekonomian dan Pak Menteri Perhubungan bisa berperan lebih aktif untuk mengawal pembangunan LRT Jakarta," kata Eneng dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12).

Dia juga menyayangkan Pemprov DKI yang tidak menganggarkan untuk pembangunan LRT rute Velodrome-Manggarai dalam APBD 2021. Padahal rute tersebut dapat dioperasikan pada tahun 2024.

"Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perhubungan perlu segera turun tangan untuk memastikan Pemprov DKI mengalokasikan anggaran yang cukup di APBD 2021," ucapnya.

Kendati begitu, dia juga memahami adanya penurunan pendapat Pemprov DKI Jakarta akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Namun, Eneng mengusulkan agar Pemprov DKI dapat melakukan pembiayaan melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ataupun pinjaman lainnya.

"Misalnya dibiayai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), obligasi daerah, atau pinjaman bank. Pada intinya, pemerintah pusat tidak boleh tutup mata dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini," jelasnya.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com [lia]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini