Merdeka.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Yuke Yurike meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) fokus mencari solusi alternatif penghapusan 3 in 1. Dia menyindir Ahok lebih intens mengurusi dan membangun Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) ketimbang mencari solusi kemacetan. Tak hanya itu, dia juga menyoroti aliran dana pihak swasta yang selama ini sering digunakan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Boleh saja perusahaan swasta berperan membangun Jakarta. Tetapi Ada aturannya. Kalau memang gubernur berhak menentukan, ya alihkan ke dalam kegiatan mengatasi kemacetan," kata Yuke di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (23/5).

"RPTRA itu apa fungsinya? Ruang terbuka Hijau (RTH) itu tidak ada bangunan permanen di dalamnya. Kalau ada cuma sekian persen," lanjut Yuke.

Kadis Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, sebagai pengganti program 3 in 1, pihaknya masih mematangkan proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Proyek ini telah memasuki tahap lelang dan berkasnya pun telah rampung.

"ERP hanya tunggu payung hukumnya agar bisa dilelang oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ERP Dishubtrans. Dokumen lelang sudah lengkap," jelasnya.

Sambil menunggu lelang ERP, langkah yang diambil Pemprov adalah menambah armada bus Transjakarta dan non BRT yang saling terintegrasi dengan sistem rupiah perkilometer. Termasuk menyiapkan sarana pejalan kaki dan park and ride-nya. "Sembari nunggu, kami terus mengembangkan bus TransJakarta dengan mengintegrasikannya ke daerah mitra," jelas Andri.

"Park and ride kami akan bangun di atas kali seperti halte TransJakarta di Harmoni dan yang sudah ada kami revitalisasi. Sarana pejalan kaki segera dibangun di Sudirman-Thamrin tahun ini. Semuanya ditargetkan rampung pada 2018," tambahnya.