Hot Issue

Ancaman Omicron saat Pembelajaran Tatap Muka

Selasa, 18 Januari 2022 11:00 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Kegiatan belajar mengajar di sekolah menghadapi ancaman penularan virus varian Omicron yang dinilai sangat cepat penularannya. Di Jakarta, total ada 39 sekolah yang menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) setelah ditemukan kasus di masing-masing sekolah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memutuskan tentang evaluasi PTM di tengah meluasnya penularan virus. Namun, Wakil Gubernur, Ahmad Riza Patria menilai sekolah bukan sebagai klaster penularan virus.

Pertimbangan Riza menyampaikan penilaiannya tersebut karena temuan kasus di masing-masing sekolah tidak lebih dari 5 kasus. Itu pun belum dapat dipastikan penularan terjadi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.

"Buktinya, secara umum setiap sekolah yang terpapar sedikit , rata-rata 1 sampai 2 orang. Itu artinya mereka terpapar tidak di sekolah," kata Riza di Balai Kota, Senin (17/1) malam.

Dia mengakui SMKN 35 Jakarta memiliki catatan jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 9 orang, namun kesimpulan dari kondisi tersebut perlu diperkuat dengan hasil tracking.

"Jadi, penyebabnya kalo PTM itu memang belum bisa dipastikan semuanya terjadi di sekolah. Justru dari data sementara lebih banyak mereka terpapar itu bukan di sekolah," tegasnya.

Ia pun menyampaikan, PTM menunggu keputusan pemerintah pusat. Sebab menurutnya, kendati temuan kasus positif Covid-19 di sekolah bertambah, Jakarta masih memenuhi syarat untuk PTM.

"Kami tunggu kebijakannya, PTM kan dilaksanakan sesuai ketentuan aturan," ucap Riza di Balai Kota, Senin (17/1) malam.

Selagi belum ada instruksi meniadakan PTM seiring penularan virus Omicron, Riza memastikan Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan melakukan segala upaya untuk memperkuat fungsi Satgas Covid di sekolah-sekolah.

Selain itu, dia mengatakan kapasitas testing dan tracking akan terus ditingkatkan terhadap para murid. Termasuk percepatan vaksinasi bagi kelompok usia anak dan remaja.

"Dan upaya-upaya lainnya desinfektan, terus melakukan sosialisasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi secara terus menerus semua kita upayakan," ujarnya.

2 dari 3 halaman

Minta Pemprov DKI Evaluasi PTM

Sementara dari legislatif DKI Jakarta, diwakili Ketua Fraksi NasDem, Wibi Andrino berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah DKI dapat mengevaluasi keberlangsungan PTM.

Dia khawatir, jika PTM tetap berjalan risiko kesehatan terhadap anak-anak semakin meningkat.

"Langkah-langkah mengantisipasi lonjakan kasus, diharapkan pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi PTM," ucap Wibi, Selasa (18/1).

Rasa khawatir semakin bertambah saat laporan kasus harian di 2022 mencapai angka-angla tertinggi. Di mana pada 2021, menurut Wibi angka tersebut tidak mengalami kenaikan signifikan.

"Jika dibandingkan dengan angka peningkatan Covid-19 tidak pernah melewati 100 kasus per hari. Kenaikan yang cukup cepat ini diprediksi karena merebaknya varian Omicron yang memiliki daya tular lebih cepat," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Utamakan Keselamatan Siswa

Sependapat dengan Wibi, epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman mendorong pemerintah menghentikan sementara kegiatan PTM. Tidak membutuhkan waktu lama, cukup 2 bulan risiko kesehatan peserta didik dan pengajar dapat ditekan.

"Setidaknya sampai awal atau pertengahan Maret kita lihat ini perlu online dulu, memang singkat tapi untuk keamanan jauh lebih pas diambil saat sebelum akhir Januari ini untuk mitigasi," kata Dicky.

Dicky menuturkan, bahwa tidak cukup aman jika pertimbangan PTM tetap dilanjutkan jika hanya merujuk kepada cakupan vaksinasi terhadap peserta didik, pengajar, dan tenaga kependidikan.

Pemerintah, kata Dicky, perlu mendata risiko ruang lingkup peserta didik di rumah. Sebab, dengan adanya pendataan tersebut langkah mitigasi terhadap penularan Omicron akan efektif.

"Bisa tidak, memastikan yang menerima vaksin itu 2 dosis masih dalam durasi efektif misalnya tidak lebih dari 7 bulan dari sejak suntikan kedua. Tidak ada keluarga yang memiliki komorbid di rumahnya," ujarnya.

Pemprov dituntut aktif melakukan penilaian risiko terhadap kondisi penularan virus di masing-masing wilayahnya.

Dicky mengatakan, jika sepertiga sekolah-sekolah di Jakarta terkonfirmasi terdapat kasus Covid-19 atau Omicron, maka sebaiknya pemerintah menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah

"Kalau di kabupaten sepertiga dari sekolah sudah rata-rata 2 kelas itu ada satu kasus ya satu kota itu perlu kita evaluasi direview untuk melakukan perbaikan dan menganalisa ini situasinya sejauh apa dan itu yang disebut asesmen risiko," pungkasnya.

[fik]