Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengancam akan mengusir warga penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang menunggak selama tiga bulan berturut-turut. Mengingat saat ini telah terjadi tunggakan sebesar Rp 32 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta mereka 'angkat kaki' dari rusun yang selama ini ditempati. Karena masih banyak warga Jakarta yang membutuhkan tempat tinggal. Sehingga, rusun itu benar-benar dibutuhkan.

Namun pandangan berbeda disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria. Iman mengatakan, warga sedari awal memang tidak ingin tinggal di rusunawa. Namun akhirnya mereka harus pindah atas dasar terpaksa karena direlokasi oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dia mengungkapkan, seharusnya Djarot tidak ringan tangan saat mengatasi permasalahan warga. Karena ini menjadi momen bagi Pemprov DKI Jakarta bertanggungjawab terhadap program yang telah mereka canangkan kepada warga.

"Jangan begitu dong, bertanggung jawab dong. Masak main usir aja? Kalau main usir jadi gedung tua nanti itu rusun. Kalau pada keluar gimana?" katanya Iman kepada merdeka.com, Kamis (10/8).

Politisi Gerindra ini mempertanyakan juga rencana Pemprov DKI Jakarta memberdayakan warga rusunawa. Karena usai direlokasi, warga tidak lagi mendapatkan penyuluhan atau-pun pembinaan agar mereka mendapatkan pekerjaan.

"Kalau dulu mereka dagang, sekarang udah enggak. Terus gimana mau punya penghasilan. Dilihat dulu dong, jangan main usir," tegasnya.

Ancaman Djarot kepada warga rusunawa nantinya malah dapat berdampak buruk program relokasi nantinya. Sebab tiak menutup kemungkinan warga yang menempati rusunawa akan memilih untuk tidak membawa sewa hingga akhirnya diusir.

"Terus nanti diancem mereka bisa suka rela keluar, nunggak tiga bulan keluar, terus siapa yang tanggung jawab?" ujar Iman.

Iman menilai, kesalahan terjadi bukan saat warga menempati rusunawa lalu dibebankan biaya sewa. Karena pada saat relokasi pertama kali pun, Iman menilai, dilakukan secara terburu-buru.

"Sekarang momennya bertanggungjawab. Bagaimana mereka bisa hidup di sana. Apa yang mereka kerjakan? Berdagang. Jangan diancem warga DKI malah bisa bahaya," katanya.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan hak milik kepada warga. Sehingga status hak sewa suatu unit rusunawa menjadi rumah susun sederhana milik (rusunami).

"Pemerintah harus berani merubah konsep dari rusunawa jadi rusunami. Cicilannya dipanjangin, dibina dan dikasih pekerjaan," tutup Iman.

Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, terdapat 9.500 unit rusun yang tersebar di 23 rusun di mana penghuninya masih menunggak pembayaran dari Januari-Juli 2017. Saat ini jumlah tarif sewa rusun Rp 300.000. Total tunggakan mencapai Rp 31 miliar.

Sebelumnya, Djarot akan mengeluarkan kebijakan agar penghuni yang benar-benar tidak mampu bayar, tak diusir dari rusun. "Makanya nanti kita lihat mana yang relokasi mana yang tidak. Jadi, warga relokasi akan kita kasih beberapa kebijakan. Tapi bagi mereka yang umum, ini (yang nunggak)," jelasnya.