Merdeka.com - Dinas Kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum saling lempar tanggung jawab soal pembayaran gaji petugas kebersihan Pintu Manggarai yang belum dibayar selama empat bulan. Alasannya, kedua dinas itu bersikeras pembayaran gaji itu bukan tanggung jawabnya saat ada Pergub soal pengalihan wewenang pengelolaan sampah.

"Ya itu bukan kendali kita. Itu masalahnya transisi seperti yang saya bilang jadi info terakhir itu Januari-Maret katanya belum," ujar Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/7).

Menurut Unu, pengalihan itu masih dalam proses masa transisi sejak 1 April hingga Oktober ini. Namun, penanganan sampah yang ada di pintu air, dan sampah yang ada di taman merupakan tanggung jawab dinas kebersihan.

"Tapi dalam prosesnya kan masih ada masa transisi karena masalah apa struktur organisasi belum terbentuk, SDM belum dialihkan, mengenai alat-alat pekerjaan yang dilakukan seperti alat-alat berat di kali sungai juga belum dimutasikan ke kita," jelasnya.

Unu mengatakan petugas yang belum digaji merupakan pekerja harian lepas. Namun, hal tersebut belum kewenangan dinas kebersihan untuk menggaji, kalau sejak April sampai sekarang dalam hal penggajian untuk karyawan-karyawan yang bekerja masih tanggung jawab Dinas Kebersihan.

"Ya kita tinggal cek aja kan, yang terkait. Ya makanya pengendalian sejak April ada di kita tapi sebelum itu ada di PU,"ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Manggas Rudi Siahaan saat ditemui terpisah mengatakan persoalan petugas yang masih belum dibayar tersebut bukan kewenangan PU. Sebab, per April lalu telah keluar Pergub bahwa pengelolaan sampah di air maupun pintu air akan menjadi tanggung jawab Dinas kebersihan.

"Itu kan bukan wewenang kita, kan ada transisi wewenang soal sampah itu kan," ujar Kepala Dinas PU Manggas Rudi Siahaan di Balai Kota Jakarta.

Tetapi, Manggas mengaku akan tetap membantu pembayaran gaji tersebut meski sudah bukan kewenangannya.