Merdeka.com - Sistem lelang jabatan atau seleksi dan promosi terbuka camat dan lurah telah dibuka sejak kemarin. Program ini, akan dijadikan tolak ukur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk program lelang jabatan selanjutnya, yakni wali kota dan bupati.

Walaupun sudah berjalan proses pendaftarannya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus menilai aneh akan lelang jabatan ala Jokowi itu. Pasalnya, semua PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bisa mendaftar, padahal belum tentu tahu pokok masalah yang ada di Ibu Kota.

"Jokowi aneh, pakai lelang jabatan, bubarin saja sekolah IPDN. Jokowi gede di Solo, Ahok besar di Belitung Timur," ketus Alaydrus di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (9/4).

Politikus Demokrat itu menyayangkan mereka-mereka yang sekolah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang butuh waktu lama. Tetapi setelah lulus, tidak dimanfaatkan untuk menjadi camat dan lurah seperti sekarang ini.

"Sekolah IPDN sudah bertahun-tahun tapi gak dihargai. Kalau seperti itu, wakil dan gubernur di lelang aja!" ketus Alaydrus.

"Zamannya Sutiyoso dan Foke, mau jadi camat mereka pengabdian dulu. Orang harus tahu lingkungan, ini bukan Solo tapi Jakarta. Saya sangat tak setuju lelang jabatan ini," tandasnya.