Alasan Pemprov DKI Gandeng Denny Indrayana Terkait Sengketa Lahan Stadion BMW

Kamis, 4 Juli 2019 12:25 Reporter : Merdeka
Alasan Pemprov DKI Gandeng Denny Indrayana Terkait Sengketa Lahan Stadion BMW Denny Indrayana. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Denny Indrayana ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemprov DKI terkait sengketa lahan Jakarta International Stadium atau Stadion BMW. Pemprov DKI Jakarta mengajukan banding terhadap putusan PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau atas dua sertifikat hak pakai Taman BMW pada Mei 2019.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, menyatakan alasan menunjuk Denny Indrayana karena dinilai memiliki keahlian dalam bidang hukum tata negara. Mengingat sengketa lahan tersebut berkaitan dengan masalah perizinan.

"Lebih kapabellah di bidangnya itu, karena itu kan TUN ya, proses-proses tata usaha negara. Jadi kita ambil Pak Denny," kata Yayan saat dihubungi di Jakarta, Kamis (4/7).

Yayan memastikan penunjukan Denny Indrayana sudah diketahui dan disetujui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Iyalah harus dikomunikasikan dengan Pak Gub, saya lapor dulu," ucapnya.

Yayan mengatakan kerja sama Pemprov DKI dengan kalangan lawyer bukanlah kali pertama. Selain Denny, dia juga menyebut sejumlah nama tenaga ahli juga pernah bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk Denny Indrayana sebagai kuasa hukum sengketa lahan Jakarta International Stadium atau Stadion BMW di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

"Alhamdulillah kantor hukum kami Integrity (kantor hukum Denny) mendapatkan kepercayaan dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi kuasa hukum terkait lahan BMW di PTTUN Jakarta. Kami sedang finalisasi memori banding atas perkara tersebut," kata Denny saat dihubungi, Rabu (3/7).

Dia menyebut pihaknya ditunjuk sebagai kuasa hukum sejak 26 Juni 2019 dan saat ini tengah proses finalisasi memori banding atas perkara tersebut.

Sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau atas dua sertifikat hak pakai Taman Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa (BMW) pada Mei 2019. Kuasa hukum PT BPH, Damianus Renjaan mengatakan setelah pengadilan membatalkan dua sertifikat hak pakai tersebut, pemerintah DKI tak lagi memiliki dasar hukum untuk menggunakan lahan Taman BMW.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com [lia]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini