Alasan Anies Tak Cabut Pergub Era Ahok yang Muluskan IMB di Pulau Reklamasi

Rabu, 19 Juni 2019 12:44 Reporter : Merdeka
Alasan Anies Tak Cabut Pergub Era Ahok yang Muluskan IMB di Pulau Reklamasi Halal Bihalal PNS Pemprov DKI. ©2019 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menolak mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2016 Tahun 2016 yang diterbitkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meski memiliki wewenang. Apa alasannya?

Untuk diketahui, pengembang menjadikan pergub itu sebagai dasar hukum untuk membangun di Pulau Reklamasi. Padahal, seharusnya rencana tata kota diatur oleh Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Perda RDTR) dan tidak oleh Pergub.

"Tidak sesederhana itu. Begini ya, ada prinsip fundamental dalam hukum tata ruang, yaitu pelaksanaan perubahan peraturan tidak berlaku surut," jelas Anies melalui sebuah pernyataan tertulis, Rabu (19/6).

"Bila saya mencabut Pergub 206/2016 itu agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bangunan tersebut, maka yang hilang bukan saja bangunannya, tetapi kepastian atas hukum juga jadi hilang," lanjutnya.

Anies menilai, bangunan yang sudah ada di Pulau Reklamasi tidak bisa dibongkar begitu saja. Sebab, langkah tersebut bisa menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan pada kepastian hukum Pergub.

Meski begitu, dia tidak menyalahkan keputusan Ahok menerbitkan Pergub tersebut. Kini, Anies hanya meneruskan tugas yang ada dan tidak ingin kebijakannya bertentangan dengan kebijakan sebelumnya.

"Menyalahkan atau tidak, faktanya sama, yaitu Pergub 206/2016 telah diundangkan dan telah digunakan jadi dasar untuk membangun. Saya perlu tegaskan bahwa Pergub adalah keputusan institusi Gubernur dan saya harus menjaga kredibilitas institusi ini," dia mengakhiri.

Selain enggan mencabut, Anies juga tidak ingin merevisi Pergub tersebut. Dia meminta semua pihak untuk tetap menghargai Pergub itu.

"Oleh karena itu, sekarang saya jaga agar institusi ini, Insya Allah, tidak akan mengeluarkan peraturan dan ketentuan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan prinsip good governance," ujarnya.

Sebelumnya, Anies melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di Pesisir Utara Jakarta. Padahal, semua bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tidak memiliki IMB.

Penerbitan IMB ini lalu menuai banyak protes sebab dinilai tidak sesuai prosedur dan belum ada dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk mengaturnya.

Reporter: Ratu Annisa Suryasumirat

Sumber: Liputan6.com [lia]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini