Ahok yakin program kampung deret tak akan bermasalah
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pembangunan kampung deret tidak ada masalah sama sekali. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat menyatakan pelaksanaan kampung deret dinilai masih banyak penyimpangan yang berpotensi merugikan daerah.
"Kampung deret mah nggak ada masalah. Itu kan cuma karena nggak dipake duitnya. Kalau tanah negara kita tinggal resmiin kayak di Petogogan," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/7).
Ahok menegaskan Pemprov DKI Jakarta juga bakal memberikan sertifikat tanah kepada para warga yang menduduki tanah negara selama 15 tahun. Hal tersebut karena telah sesuai dengan UU yang berlaku saat ini.
"Kalau tanah negara yang bukan jalur hijau langsung kita kasih sertifikat malah. Kan UU mengatakan kalau kamu lebih dari 15 tahun, kamu berhak mendapatkan tanah itu kalau nggak ada yang mengklaim," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Jonathan Pasodung mengatakan lahan yang digunakan untuk pembangunan kampung deret tidak melanggar aturan yang ada. "Di sana kan sudah ada masyarakat yang menyebabkan daerahnya kumuh sehingga diperlukan perbaikan lingkungan, bukan mengubah status kepemilikan lahan," kata Jonathan.
Sekadar informasi, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) DKI Tahun Anggaran 2013, BPK RI menemukan program penataan kampung deret melalui perbaikan rumah kumuh tidak optimal.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca SelengkapnyaTerungkap Alasan Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi yang Condong ke Prabowo
Ahok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kelakar Presiden Jokowi saat Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Grobogan: Ini Bisa "Disekolahkan"
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca SelengkapnyaPR dari Jokowi untuk Presiden Selanjutnya: Selesaikan 126 Juta Sertifikat Tanah di 2025
"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaBagikan Sertifikat Tanah di Bengkalis, Wamen Raja Juli: Mohon Dijaga Hasil Kerja Jokowi
Sertifikat yang diterima oleh masyarakat menjadi tanda bukti hak kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaMenteri Hadi Bagikan Sertifikat Redistribusi di Jambi: Tidak Bisa Dijual Selama 10 Tahun
Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 279 sertifikat redistribusi tanah secara door to door.
Baca SelengkapnyaTerima Kasih ke Jokowi, 217 Kepala Desa di Nganjuk Gabung Projo
Sementara Ketua DPC Projo Nganjuk Sujarwo menyatakan ada 217 kades dari 244 desa se-Nganjuk yang bergabung Projo.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Sumsel Gencarkan Bedah Rumah Demi Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem, Ini Syaratnya
Program itu diterapkan untuk masyarakat yang ada di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
Baca Selengkapnya