Ahok yakin pengacau yang 'mainin' KTP di Pilgub akan ditangkap

Merdeka.com - Menjelang Pilgub DKI 2017 beredar di media sosial tiga buah e-KTP memuat foto orang yang sama, namun dengan biodata yang berbeda.‎ Ini sempat dianggap salah satu metode curang akan terjadi dalam pesta demokrasi ini.

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tidak masalah jika ada pihak yang ingin berlaku curang. Sebab, akan dilakukan pengecekan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga akan tertangkap‎ bila melakukan hal culas tersebut.

"Saya yakin orang mainin (KTP) itu di TPS ketangkep dipidana dia," kata Ahok di Kampung Tengah, Krama Jati, Jakarta Timur, Senin (6/2).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, saat ini perekaman data diri telah dilakukan secara elektronik. Sehingga petugas yang berjaga di TPS dengan mudah dapat mengverifikasi data diri calon pemilih.

"Karena sistem kita ngeceknya cepat. Kan e-KTP ngeceknya gampang," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2017 mewaspadai beredarnya KTP Elektronik palsu menjelang pemungutan suara Pilkada serentak 15 Februari 2017.

"Info di media sosial beredar soal KTP Elektronik palsu, di mana satu orang dengan foto sama namun identitas berbeda. Ini untuk mengejar jumlah dukungan," kata Tjahjo melalui pesan singkat di Jakarta, Sabtu (5/2).

Tjahjo mengatakan modus KTP palsu ini umumnya dilakukan saat ada pasangan calon kepala daerah perseorangan.

Tjahjo menilai KTP Elektronik yang beredar tersebut sebenarnya bukan kepemilikan oknum yang data dirinya tercantum di kolom KTP. Data tersebut merupakan milik orang lain, hanya ditempel foto orang yang sama di fisik KTP tersebut.

"Info tim monitoring Pilkada Kemendagri dari Ditjen Dukcapil menjelaskan bahwa ketiga foto tadi palsu karena menggunakan data milik orang lain," ujar Tjahjo.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh juga menegaskan kalau KTP Elektronik tersebut palsu. Upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

"Dalam dua detik, langsung terjawab semua. Kalau pilkada orang memang cari dukungan dengan modus seperti ini, dan ini bukanlah produk Dukcapil," ujar dia.

Zudan juga menjelaskan pihaknya sudah berkordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait kesiapan Kemendagri mengantisipasi hal ini. Ia juga berharap, KPU bisa gunakan "card reader" untuk mendeteksi penyalahgunaan data KTP Elektronik ini.