Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta untuk dana bantuan ke Bekasi. Menurutnya, tujuan pemberian dana ini demi kepentingan Jakarta.

"DPRD kan punya nurani. Ini buat Jakarta kok. Kalau buat saya, baru ribut. Tapikan ini buat bersama," tegas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/10).

Ahok menambahkan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan‎ (BPKP) DKI Jakarta akan mengawasi penggunaan uang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. "Enggak mungkin wali kota sekarang bodoh mau masuk penjara. Pengawasan begitu ketat," ungkapnya.

Sementara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan, pihaknya bersedia mengikuti setiap prosedur yang harus dilalui. Bahkan dia mengatakan akan membuat adanya legal assistant. Bahkan untuk memastikan penggunaan dana secara efisien dan efektif, Rahmat akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau perlu juga kita asosiasikan dengan KPK. Supaya persoalan perdata dan pidananya bisa tereliminir. Prinsipnya kami sepakat. Apa yang bisa kami manfaatkan untuk membangun masyarakat di daerah Jakarta dan Bekasi," jelas Rahmat.

Ahok menambahkan, Pemkot Bekasi wajib memberikan audit atas penggunaan dana bantuan sebesar Rp 250 miliar. Karena itu akan menjadi acuan apakah bantuan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

"Jadi tanpa adanya laporan itu, enggak bisa kami kasih bantuan lagi tahun depan. Bukan hibah, bantuan. Kita kan mitra praja utama," ujarnya.