Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan mengubah sistem pemberian uang operasional bagi ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga di setiap daerah di Jakarta.

Perubahan sistem ini disesuaikan dengan program Smart City yang digagas Basuki. Menurut Ahok, sapaannya, uang operasional yang diberikan kepada RT dan RW nantinya akan ditentukan berdasarkan laporan masyarakat yang mereka tindak lanjuti.

Ahok menjelaskan, setiap laporan dari para RT dan RW akan ditindak lanjuti pihak Pemprov melalui aplikasi berbasis Android bernama Qlue.

"Malahan ada RT/RW yang kita urus. Kita lagi dorong RT/RW wajib lapor, jadi uang operasionalnya dari situ. Jadi Rp 10 ribu per laporan," kata Ahok di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

Selanjutnya, menurut Ahok, melalui aplikasi Qlue ini, Pemprov DKI Jakarta lebih mudah dalam memonitoring kinerja para pejabat daerah, mulai dari wali kota, camat, lurah bahkan sampai ke tingkat RT.

"Bagus, justru kita bisa periksa semua laporan-laporan mereka, dia bisa kita lihat kan, intinya gimana, kita bisa lihat. Yang pasti kalau dia nggak mau lapor atau (respon pengaduan masyarakat) kita pecat," jelas Ahok.

Untuk diketahui, Pemprov meluncurkan aplikasi berbasis Android bernama Qlue. Qlue merupakan aplikasi yang dapat digunakan warga Jakarta untuk mengajukan keluhan, saran atau kejadian apapun yang dialaminya kepada Pemprov DKI Jakarta.