Merdeka.com - Reklamasi teluk atau pantai utara Jakarta ternyata diwarnai dengan skandal dugaan suap. Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja dijadikan tersangka karena diduga menyuap ketua Komisi D DPDR DKI M Sanusi.

Meski demikian langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mereklamasi Teluk Jakarta tidak akan surut. Ahok menegaskan bahwa reklamasi tersebut akan jalan terus.

"Tetap jalan karena ada Perda nya tahun 95 dan ada kepresnya. Sebetulnya kalau menurut saya jalan saja, itu kan cuma ada revisi (Perda) mau masukin kewajiban tambahan yang jadi masalah kan di situ," ujar Ahok di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Marunda, Sabtu (2/4).

Menurut Ahok, dalam perda yang akan direvisi dia mengajukan syarat lahan terbuka yang lebih besar dari para pengembang. Hal ini karena dalam aturan yang lama, pengembang hanya wajib menyerahkan 5 persen dari lahan kepada Pemprov DKI.

"Kepres 95 termasuk Perdanya bilang, hanya atur gini, pengembang wajib berikan 5 persen wilayah dari pulau kepada DKI. Waktu saya baca itu, saya bilang ga boleh, kenapa? Waktu ga disebutin pun kita sudah dapat 40 persen lebih dari fasilitas umum (fasum) fasilitas sosial (fasos). Kalau kamu sebut hanya 5 persen, bisa saja kalau pengembangnya pintar, mereka katakan 5 persen ini sudah termasuk fasum fasos, kan saya suda kasih kamu 48 saya kelebihan 43 persen," ujar Ahok.

Sebelumnya diberitakan, KPK berharap pengadilan berpihak pada rakyat bukan yang lain terkait reklamasi Teluk Jakarta. Hal ini dinyatakan pascatertangkap pengusaha grup pengembang besar nasional yang terlibat dalam mega proyek itu, yang menyuap anggota DPRD DKI Jakarta terkait proyek besar itu.

"Reklamasi dihentikan itu keputusan pengadilan, jangan mendahului, mudah-mudahan hakim memutuskan keputusan yang berpihak pada rakyat banyak," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat.