Ahok tegaskan Monas Fair hanya digelar 10 hari

Merdeka.com - Monas Fair 2013 yang diselenggarakan di Monas, Jakarta Pusat hanya mendapatkan izin penyelenggaraan selama 10 hari saja. Padahal pihak penyelenggara dari swasta telah menetapkan penyelenggaraan Monas Fair selama sebulan, mulai 10 Juli hingga 4 Agustus 2013.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui penyelenggara Monas Fair 2013 adalah sebuah event organizer (EO) atau pihak swasta. Lalu EO tersebut meminta izin kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.

"Monas Fair bukan punya kita. Karena itu kami memang tidak diajak buka Monas Fair. Dia kan minta izin ke Dinas Pertamanan. Jadi bukan kerjasama, dia minta izin," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (11/7).

Pemprov DKI mendukung kegiatan apa pun yang digelar di Monas seperti Monas Fair 2013, selama pihak penyelenggara tidak ada iklan. Tetapi, Ahok tidak bisa menerima kalau durasi penyelenggaraan ditambah secara sepihak dari izin yang diberikan Pemprov DKI.

"Kita dukung kalau dia tidak ada iklan, tidak apa-apa kan. Tidak ada satu bulan penyelenggaraannya. Kita hanya beri izin 10 hari. Dinas Pertamanan hanya beri waktu penyelenggaraan 10 hari," jelasnya.

Ahok menegaskan, Monas Fair 2013 bukan milik Pemprov DKI. Sehingga kalau ada pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara maka Pemprov DKI berhak melakukan evaluasi. Serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI berhak tidak memberikan izin penyelenggaraan lagi kepada E0 tersebut.

"Makanya itu tidak benar penyelenggaraannya. Tidak ada izin untuk menyelenggarakan sebulan. Dia kan cuma dapat izin dari Dinas Pertamanan. Mana boleh digelar 1 bulan tapi izinnya cuma 10 hari. Ini tidak benar. Nanti tanya sama Biro KDH saja. Jadi kalau ada pelanggaran, kita akan evaluasi. Berarti nanti dinas nggak boleh izinkan lagi. Dia tidak bisa complain, karena tempat milik kita," jelasnya.

Mantan anggota Komisi II DPR ini menilai ada kejanggalan dalam penyelenggaraan Monas Fair. Salah satunya, pembahasan belum selesai, pihak penyelenggara sudah mengirim barang ke Monas. Bahkan, EO itu sudah pernah rapat dengan Dewan. Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DKI tetapi hasilnya tidak pernah dilaporkan ke Pemprov DKI.

"Dia cuma minta izin sama kita. Dia masukin surat. Kita belum bahas, dia sudah kirim masukin barang. Bagaimana mau dibahas. Lalu dia rapat dengan Dekranasda, tapi tidak pernah ada hasilnya. Tidak lapor sama kita. Saya nggak tahu, mungkin sama Pak Gubernur," terangnya.