Merdeka.com - Sejak Basuki Tjahaja Purnama memimpin DKI Jakarta, tak terhitung berapa kali dia merombak jajaran eselon II dan III. Mayoritas pejabat yang digeser adalah orang-orang lama bekas kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo.

Berembus isu, Ahok sapaan Basuki, ingin membersihkan PNS loyalis Foke, sapaan Fauzi Bowo. Benarkan demikian?

"Saefullah orang Pak Foke, Anas orang Pak Foke asli, Fatahillah, Jupan, Oloan, Bambang, Gamal orang Moko (Wiriyatmoko), Vera geng mereka, di mana yang bilang ada pembersihan orang Foke dan orang Moko," kata Ahok saat berbincang santai dengan merdeka.com di ruang kerjanya di Balai Kota Jakarta, Senin (31/5).

"Selama kamu kerja bener, aku enggak peduli, silakan saja, kalau enggak benar, aku ganti. Emang si Oloan enggak jelek-jelekin kita setengah mati," sambungnya.

Dia berprasangka, sampai saat ini masih banyak yang mencibirnya. Hanya saja, tak lagi dilakukan di lingkungan kerja melainkan di luar jam kantor. Penggagasnya mantan Sekda DKI, Fadjar Panjaitan.

"Sekarang kamu kira beberapa enggak kumpul sama Fadjar, saya punya intel. Masih kumpul, lu kira mereka enggak ngomong, si Sylvi (Sylviana Murni) lu kira enggak pingin jadi gubernur, lu kira Saefullah enggak ingin jadi gubernur dan wakil gubernur. Saya oke saja kok, saya buka tantangan kok, kalau kamu enggak suka sama saya, ya sudah, kampanye saja jangan pilih saya, tapi tolong kerja yang benar ya, kalau enggak benar saya ganti nih," ancam Ahok.

Disadarinya, rutinnya aksi 'cuci gudang' di lingkungan pemprov membuat banyak PNS kecewa. Namun dia mengumpamakan kepemimpinannya ini seperti satu tim sepakbola yang sedang bertanding.

"Pernah lihat permainan sepakbola enggak? Kalau lihat pelatih, (pemain) enggak mau lari, kamu ganti pemain enggak? sama, jabatan saya ini ada waktunya. Mana ada pelatih bilang, kayanya enggak enak kalau gue ganti, tunggu selesai babak pertama pertama," jelasnya.

Sejumlah kepala dinas yang dicopot Ahok ditempatkan di Badiklat. Dia berdalih tempat tersebut bukannya pembuangan PNS bermasalah.

"Kalau di Badiklat dia bisa jadi pengajar kalau mau, tapi ini saya mau coret, keenakan mereka duduk situ, dapat TKD, enggak ada output, sebab kalau bicara kinerja harus ada output, harus terukur, kalau cuma tulis absen, baca buku, gak mau lah, sudah terlalu tua, makanya saya mau ubah lagi pergubnya, begitu kamu distafkan enggak ada kursi, kamu enggak dapat TKD, dapat gaji pokok doang, itu hak saya," tegasnya.

Dulu, cerita Ahok, PNS DKI harus keluar uang banyak untuk naik pangkat. Maksudnya, mereka harus menyogok atasan atau pihak tertentu agar pangkat eselon bertambah. Model seperti inilah yang diklaimnya akan dihilangkan, sebab diyakininya banyak PNS pintar tapi tak punya duit membayar posisi yang diinginkannya.

"Dulu, PNS kalau kamu udah naik dari CPNS jadi PNS potong kambing deh lu, aman. Sudah diterima PNS makanya banyak nyogok. Kemudian, naik eselon 4 nyogok lagi karena enggak mungkin turun, begitu sampai eselon 4 nyaman lah jiwaku. Karena enggak perform pun, akan dicarikan eselonnya yang sama. Begitu naik ketiga, makin nyamanlah. Goblok malas pun, kalau enggak mati atau pensiun, tetap kamu dicari yang sama posisinya," sindir dia.

Buruknya pola kenaikan pangkat di Pemprov DKI dan sejumlah daerah, jelas dia, menjadi salah satu cikal bakal lahirnya Undang-undang Aparatur Sipil Negara.

"Karena di negara lain maju, PNS mereka adalah putra terbaik dari rakyat yang dia punya, makanya digaji mahal, kebanggaan ada, pengabdian ada. Nah di DKI, sambil menunggu itu saya tinggikan dulu gajinya, supaya swasta merasa gaji PNS dki lebih tinggi dari dia. Orang cuma jadi staf PTSP saja, duduk saja bawa Rp 13 juta," kata Ahok.