Merdeka.com - Cerita baru muncul dari Revisi Raperda Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan Raperda Tata Ruang Strategis Jakarta Utara yang tengah dilakukan di DPRD DKI. Bukan karena telah diketok palu, namun Ketua Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, M Sanusi, malah menjadi tersangka penerimaan suap dari pihak swasta dalam hal ini PT Agung Podomoro Land.

Pembahasan dua raperda yang direvisi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Bahkan akhir tahun 2015 lalu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku dalam waktu dekat reperda segera disahkan.

Lantas apakah kasus bakal menyeret pihak pemprov, dengan sesumbar Ahok memastikan tidak. "Enggak mungkin kita terlibat, justru kita yang menciptakan 15 persen. Justru yang saya lihat ini kewajiban yang mau di deal mungkin," ucapnya pede.

Dia justru merasa heran kenapa sampai saat ini, dua raperda tersebut belum juga diparipurnakan. Dengan ada kasus Sanusi, dia makin curiga ada permainan dalam pembahasan raperda ini.

"Saya enggak ngerti kenapa mereka enggak paripurna, kita tinggal paripurna loh, sudah tiga empat kali saya dateng enggak ada orang, saya enggak tahu alasannya apa, apa dugaan orang karena duitnya enggak merata saya engga tahu tuh. Saya uda curiga pasti ada sesuatu nih. Yang jelas saya enggak mau nego kalau kamu enggak mau ya sudah bubar," pungkasnya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Sanusi ditangkap saat transaksi suap yang diberikan oleh pihak swasta inisial GEF yang merupakan perantara dari perusahaan PT Agung Podomoro Land (APL).

PT Agung Podomoro Land, melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera, merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melaksanakan pembangunan untuk Pulau G seluas 161 hektar yang peruntukannya adalah hunian, komersil, dan rekreasi.