Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pembayaran zakat, infak dan sedekah seharusnya bisa mengurangi jumlah zakat yang harus dibayarkan masyarakat. Namun, Ahok mengaku harus merevisi Undang-undang pajak untuk menerapkan aturan tersebut.

"Nah, itu soal UU tidak mengatur di situ, tapi UU zakat ngomong begitu, UU pajak bertentangan, itu yang masalah," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (15/7).

Menurut Ahok, banyak negara-negara yang menerapkan aturan bayar zakat bakal mengurangi pembayaran pajak seperti aturan di negara Jerman. Ahok menegaskan di Indonesia tidak bisa diterapkan seperti itu lantaran belum adanya pembuktian terbalik di mana pejabat menghitung pendapatan serta pembayaran pajak kepada negara.

"Tapi, kalau di bangsa kita belum bisa karena belum ada pembuktian harta terbalik. Kalau enggak ada pembuktian terbalik, nanti orang bilang dia bantu CSR ternyata dia bantunya ke yayasan saya, teman saya. Kalau di sana kan jelas, ada nomor urut yayasan mana yang mau dibantu," kata dia.

"Lalu, semua harta pejabat dan pengusaha itu dicek sama pajak yang dibayar sesuai atau enggak, kalau enggak sesuai nanti disita buat negara. Kita kan belum begitu, kalau belum nanti malah jadi kacau balau," lanjut dia.

Ahok mengatakan aturan tersebut bakal diterapkan jika dirinya ditunjuk menjadi presiden mendatang. "Tunggu aku jadi presiden," pungkas dia.