Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mengatakan hak interpelasi yang diajukan oleh 32 anggota DPRD atas kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) dipolitisasi. Sebab, KJS baru berjalan dua bulan menggunakan pola pengobatan paket dengan sistem INA CBGs, ada rumah sakit yang mundur sudah banyak yang mencaci.

"Kalau menurutmu gimana? Kayaknya iya ya. Ini belum dua bulan sudah ribut, ini kayaknya sudah nungguin kapan nih, kan udah ada dua rumah sakit yang menyatakan mundur kayaknya langsung hajar, iya kan. Kecepatan hajarnya, itu Pak Sani wakil ketua sudah bilang sudah berlebihan kan sampai lakuin kayak gitu, kan," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/5).

Walaupun pengajuan hak tanya sudah sampai pimpinan DPRD, Ahok memaklumi karena sudah banyak anggota yang menandatangani. Namun, dia memiliki cerita bahwa ada salah satu anggota yang ikut tanda tangan hanya ikut meramaikan saja.

"Tapi ku tanya salah satu anggota dewan, dia teman karena kenal lama. Ini partai Demokrat, saya tanya kenapa kamu tanda tangan, dia jawab katanya ya karena ada yang tanda tangan ya kita ngikut tanda tangan saja," jelasnya.

Mantan anggota Komisi II DPR ini mengaku tidak takut jika benar akan terjadi hak interpelasi dari DPRD. Sebab, dia mengaku tidak ada hak tanya, setiap hari selalu ditanya oleh DPRD mengenai beberapa program Pemprov.

"Ga interpelasi tanya-tanya melulu, kenapa mesti takut sih. Yang ditanyakan kan Pak Gubernur bukan saya kan," tandasnya.