Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tadi pagi mengadakan pertemuan dengan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Se-Jawa dan Bali dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional se-Jawa dan Bali Tahun 2015 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, Ahok sempat bercerita dirinya mendapat sebutan pemimpin diktator oleh temannya karena karena kasus pembebasan lahan untuk proyek Mass Rapid Transit.

Di klaim diktator oleh rekan yang tak disebutkan namanya, Ahok malah bertanya balik pada rekannya, di mana letak kediktatoran itu.

"Semalam teman saya ledek-ledekin saya begini, 'kamu sekarang lebih diktator' katanya," kata Ahok menirukan olok-olok temannya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamid (5/11).

"Saya diktator di mana? Soal lahan?" ujarnya.

Lanjutnya, salah seorang temannya itu ternyata mempermasalahkan cara Pemprov DKI dalam melakukan konsinyasi agar lahan yang akan digunakan dalam proyek tersebut dibebaskan.

"Saya bilang begini, ini proyek enggak bisa ditahan-tahan. Saya sudah tawarkan harga appraisal. Anda mau minta di atas appraisal (harga taksiran), kami enggak bisa bayar. Lalu caranya bagaimana? Saya akan minta pengadilan negeri, minta hak konsinyasi, minta bantuan saya sita," lanjut Ahok.

Dalam pembangunan proyek MRT, Ahok diketahui menawarkan pembelian lahan dengan harga taksiran (appraisal). Jika warga enggan menerima penawaran Pemprov DKI maka Ahok akan melimpahkan proses tersebut ke jalur hijau.

"Jadi dia bilang diktator, bukan. Ini demi kelangsungan hidup orang lebih banyak. Jadi enggak ada pilihan sekarang," tutup orang nomor satu DKI ini.