Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan sejumlah sistem pengawasan PNS hingga penganggaran dengan mengandalkan teknologi. Semisal menyusun anggaran melalui ebudgeting, proses lelang proyek dengan e-katalog, hingga memantau kinerja lurah dan camat melalui aplikasi qlue.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pernah berucap, dia ingin membuat semua sistem di DKI Jakarta bisa diawasi warga. Sebab selama ini, banyak kecurangan yang tak diketahui warga sebagai penyumbang pendapatan daerah.

"Bukannya kita sok aplikasi," kata Ahok, sapaan Basuki, saat berbincang dengan merdeka.com di ruang kerjanya, di Balai Kota DKI Jakarta, pada Senin (30/5) kemarin.

Ahok menceritakan, berbagai sistem berbasis eletronik yang dia terapkan ternyata menghasilkan satu yang positif. Di tataran PNS, seperti lurah dan camat, kualitas kerja mereka diklaimnya mulai membaik. Untuk diketahui, Ahok telah beberapa kali melantik ratusan lurah dan camat hasil lelang jabatan

"Secara keseluruh relatif lumayan, walaupun dalam tanda kutip mereka masih 'main'. Sekarang 60 persen lurah sudah penuhi syarat, dulu waktu kita masuk 20 persen. Yang lain belum (penuhi syarat) itu rata-rata usia tua, yang muda juga ada, makanya kita tes lagi," kata dia.

Namun, dia menyadari tak semua kebijakan yang dibikinnya disambut baik oleh PNS. Sebab, ribuan PNS ikut terkena dampak perampingan struktural.

"Pergolakan kita enggak bisa hindari, Januari 2015 mereka sudah bergolak, di belakang mereka sudah atur-atur mau hajar saya karena dari 8.015 jabatan struktural, saya buang 2.000 kita lantik 4.600. Nah sekarang kita pakai psikolog, kita lihat kelakuannya, kita harap bisa berubah" katanya.

Tak cuma PNS, sistem aplikasi yang dibuatnya belakangan mendapat protes dari RT/RW. Salah satunya penerapan sistem aplikasi qlue. Pada aplikasi ini warga dan bisa melapor ke lurah dan camat soal lingkungan sekitar.

"Kayak sekarang lurah mana yang respons PKL, kita tinggal cek, langsung keluar listnya, lurah mana yang paling rajin laporan," ungkapnya.

Dia mengaku kebingungan dengan protes petugas RT/RW yang balik protes karena membuat laporan pada aplikasi untuk dinilai memberatkan. Padahal, laporan itu bertujuan untuk memastikan lurah dan camat tak hanya duduk di balik meja melainkan memantau kondisi lingkungannya.

"RT/RW bukan struktur kita, enggak ada urusan kok, dulu bikin KTP dan KK harus nyambung ke RT/RW, sekarang enggak. Kita masih hargai RT, struktur negara enggak ada kok, tapi minta 1,2 juta sebulan. Kalau mau uang, harus ada pertanggungjawaban APBD, saya buat cara biar laporan enggak ngarang-ngarang, ya sudah lapor qlue, laporan RW Rp 12.500 dan RT Rp 10.000, tiga kali doang sehari, masa keluar depan rumah enggak bisa," jelas Ahok.

Dia menilai protes RT/RW berbau politis. Menurutnya, tak ada alasan merisaukan protes relawan RT/RW.

"Ini hanya orang enggak biasa saja ada sistem baru yang kami buat sebetulanya, merasa RT/RW berkuasa, mana ada berkuasa lagi, RT/RW kalau enggak mau kita potong saja, emang siapa si RT/RW. Kalau dia enggak mau qlue gampang kok, enggak usah kirim uang, sederhana," sambunya mantan bupati Belitung Timur itu.