Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, PT Jakarta International Expo (JIExpo) tidak memiliki hak paten sebagai penyelenggara Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ). Karenanya, Pemprov DKI berhak mengambil alih penyelenggaraan pesta rakyat tahunan yang selalu digelar untuk menyambut HUT Kota Jakarta itu.

"Yang pasti, PT JIExpo itu bukan memegang hak paten untuk menyelenggarakan Jakarta Fair. Berarti Pemprov DKI berhak saja membuat acara di luar sana. Itu kan daerah yang dikuasai mereka. Kalau kita pakai tempat lain kan boleh sekedar pameran, atau mereka tetap pameran, mereka mau gunakan Jakarta Fair silakan saja," jelas Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (5/6).

Pihaknya terlebih dahulu bakal mempelajari peraturan daerah (Perda) tentang pelaksanaan PRJ. Setelah itu, baru kemudian diputuskan pengambilalihan dan pemindahan lokasi Jakarta Fair.

Selain itu, Ahok menambahkan, sisi legal penyelenggaraan agenda tahunan itu juga akan dilihat apakah harus memakai PT JIExpo sebagai penyelenggara tunggal atau memang boleh dialihkan ke penyelenggara lainnya.

"PRJ itu kan Pekan Raya Jakarta. Tinggal tafsiran hukumnya seperti apa. Apakah PRJ harus diterjemahkan jadi Jakarta Fair? Itu juga masih bisa diperdebatkan kan. Kalau DKI sendiri untuk HUT DKI mau bikin PRJ boleh dong. Tidak perlu pakai siapa pun boleh dong," tegas Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu memiliki konsep gambaran bahwa PRJ bisa dilaksanakan oleh Pemprov DKI. Kemudian untuk menentukan pihak penyelenggara dilakukan melalui lelang investasi atau beauty contest.

"Kita bisa bikin beauty contest seperti penyelenggaranan Festival Flora Fauna. Jadi siapa yang berani buat acara, kita akan pelajari acaranya seperti apa. Terus dia harus sumbang sekian miliar misalnya kepada kita atau ada yang ngajak kita bagi hasil dari total income Jakarta Fair. Misalnya total omset, dia mau bagi kita berapa," tandasnya.