Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ngotot tidak mau cuti di masa kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2016. Dia berdalih ingin fokus mengawasi pembahasan APBD DKI 2017 agar tak ada anggaran siluman yang dimasukkan baik dari DPRD maupun Kemendagri.

"Ini masa susun anggaran, siapa yang jamin PNS dari Mendagri itu jujur?" katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/8).

Ahok, sapaan Basuki, sudah melayangkan judicial review Pasal 70 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang salah satu isinya mengharuskan kepala daerah wajib cuti ke Mahkamah Konstitusi. Dia berharap MK segera melakukan sidang.

"Kalau saya enggak mau cuti, orang yang enggak suka sama saya bisa saya didiskualifikasi. Saya harap MK segera memanggil untuk proses ini karena 19 September sudah pendaftaran, Oktober sudah cuti hampir 4 bulan," tambahnya.

Dia mengaku punya kontrak kerja sampai 2017. Sehingga ingin memanfaatkan sampai selesai.

"Jadi kalau gitu kontrak saya cuman sampai Oktober 2017. Kamu mau siasiakan 3 bulan? Minimal waktu Oktober orang akan melihat Jakarta berubah," terangnya.

"Boleh enggak saya gunakan hak saya untuk tidak cuti? Bisa enggak Mendagri paksa saya cuti? Saya dijamin UU saya bekerja untuk 60 bulan bekerja dari wagub jadi Gubernur," tutup Ahok.