Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak akan memangkas tunjangan dan honor Sekretaris Daerah (Sekda). Sebab, jika dikurangi nantinya tidak menunjukkan kinerja yang bagus.

"Siapa yang mau ngurangin gaji, lemah nanti semangatnya semua. Enggak kurangin saja sudah lemah semangat,"kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/2).

Menurutnya, tunjangan yang diberikan kepada Sekda selama ini sekitar Rp 50 juta. Kisaran tunjangan tersebut diberikan berdasarkan aturan yang ada. Tunjangan yang tinggi tersebut ditolong oleh penerimaan PBB yang tinggi, sehingga kondisi fiskal daerah mampu untuk membiayai.

"Untung saja DKI, PBB nya gede," sindir Ahok.

Apakah ke depan tunjangan Sekda perlu ditertibkan, Ahok menyerahkan keputusan sepenuhnya ke Mendagri Gamawan Fauzi.

"Haduh terserah Mendagri gimana ngomongnya," ucapnya.

Saat ditanya apakah sebagai dia tak iri karena hanya mendapat tunjangan Rp 7 juta, Ahok menanggapi santai.

"Iya sudah ada aturannya dibuat. Bilang sama Mendagri masak gaji Rp 7 juta," kelakarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri mengatakan ada tiga daerah di mana untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) di atas Rp 50 juta. Pihaknya akan segera menertibkan agar tidak mengganggu kondisi fiskal daerah dan menyebabkan disparitas dengan daerah lain.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, menyatakan tiga daerah tersebut ialah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Pendapatan pejabat daerah ini besar karena selain tunjangan juga menerima honor-honor lain.

Pengaturan ini merujuk pada PP 109 yang menyatakan harus sesuai kemampuan keuangan daerah.

"Itu tidak boleh lagi seperti itu, maksimal 10 kali gaji, yang terbesar. Kalau dulu bisa Rp 1 miliar sebulan di zaman masa lalu, untuk yang besar. Tapi itu sudah kita tertibkan," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/1).