Merdeka.com - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta belum membahas angka nominal. Pembicaraan hanya berisi penjelasan beberapa program, terutama transportasi selama kepemimpinan Jokowi-Ahok.

"KUAPPAS belum terperinci soal anggaran. Ini hanya kurang, karena saat rapat dengan SKPD terjadi miss persepsi agak sedikit, SKPD belum mengetahui lebih mendalam. Misal soal transportasi, soal bus hibah, ini bukan pemberian secara cuma-cuma tapi persoalan konsorsium," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai rapat di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/11).

Menurut Ahok, keterlambatan itu terjadi karena penjelasan anak buahnya terkait anggaran belum dimengerti anggota Banggar. Kondisi itu membuat dirinya turun tangan untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada wakil rakyat.

"Dewan tadi bilang kalau kemarin pak Wagub yang datang jelas lah. Selama ini oke," kata dia.

Dia pun tidak menyalahkan para SKPD, sebab waktu yang pendek sehingga menangkap visi dan misi berbeda. Adapun yang dibicarakan dalam rapat tadi adalah soal kesiapan gas dan jumlah SPBG yang diperlukan.

"Soal gas kesiapannya, SPBG berapa. Kita belum bicara sampai angka-angka total," kata dia.

Sementara anggaran pendidikan diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi Rp 11 Triliun. Transportasi Rp 4 Triliun, perumahan Rp 4 Triliun, kesehatan Rp 4 Triliun, sementara untuk Pekerjaan Umum (PU) mengalami penurunan, sebab penyerapan baru dapat dilakukan pada tahun anggaran 2014.

"Semua dipukul rata dipangkas sekitar 20-25 persen," pungkas dia.