Ahok: Panitia angket enggak berani panggil saya

Merdeka.com - Panitia angket DPRD DKI Jakarta rencananya akan melaporkan hasil penyelidikan mereka ke anggota dewan, Selasa (31/3). Ini dilakukan tanpa melakukan pemanggilan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Ahok menilai panitia angket tidak memanggilnya karena takut. Bahkan, dia menyakini, keterangannya dianggap tidak penting setelah mendengar pernyataan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.

"Karena dia enggak berani panggil saya. Dia maunya langsung vonis saja, lucukan. Saya berseteru dengan mereka yang menentukan salah benar,‎ wasitnya dia (DPRD DKI). Kira-kira dia mau nyalahin dia enggak? Dia maunya langsung paripurna nyatakan saya salah ini kan lucu," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/3).

Mantan bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, seharusnya dalam perselisihan antara eksekutif dan legislatif tidak ditengahi oleh salah satu pihak. Bahkan, dia menganggap lucu jika dewan ingin mendengar keterangannya di pengadilan.

"Makanya lucukan (dengar keterangan di pengadilan), kalau gitu saya juga akan laporin mereka ke pengadilan dong.‎ Saya angketin dia nggak punya hak. Jadi saya lapor ke Bareskrim kalau begitu bahwa dia menipukan. Kan lucu DPRD kaya gitukan," tutupnya.

Sebelumnya, Panitia angket DPRD DKI Jakarta berencana untuk melakukan rapat paripurna dengan seluruh anggota dewan. Tujuannya untuk memaparkan hasil penyelidikan mereka terhadap pengiriman RAPBD DKI Jakarta 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua panitia angket Muhammad Ongen Sangaji mengatakan, sejauh ini penyelidikan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah selesai. Kini pihaknya hanya tinggal meminta pertimbangan tim ahli.

"Dugaan dan temuan-temuan sudah selesai, Rabu (25/3) kami panggil tim ahli. Kami (26/3) kami panggil tim ahli. Jumat (27/3) juga sama tim ahli. Mudah-mudahan Rabu (1/4) depan paripurna," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/3).

Politisi Hanura ini menambahkan, tim ahli yang dipanggil akan menguasai tentang hukum tata negara, pemerintahan dan etika seorang pejabat. Dan ini memerlukan kajian atas temuan penyelidikan.

"Jadi Senin (30/3) bisa bahas kesimpulan dan Selasa (31/3) Rapat Pimpinan," ujarnya.

‎Mengenai rencana pemanggilan Basuki atau akrab disapa Ahok, Ongen menegaskan hal itu tidak perlu dilakukan. Karena selanjutkan akan diserahkan kepada Rapat Paripurna.

‎"Diserahkan ke pimpinan. Nanti keputusan paripurna (soal hukum). Nggak ada pemanggilan Ahok. Kan udah ada saksi cukup," tutupnya.