Ahok nilai tuntutan buruh UMP Rp 3,7 juta terlalu besar

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak bisa menyanggupi tuntutan buruh DKI Jakarta yang meminta Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2014 sebesar Rp 3,7 juta per bulan. Sebab, permintaan buruh tersebut akan memberatkan para pengusaha di ibu kota.

"Enggak bisa. Kita tidak bisa mengabulkan tuntutan mereka itu. Terlalu besar," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/10).

Penolakan tersebut sudah pernah disampaikan Ahok saat bertemu dengan perwakilan serikat pekerja atau buruh DKI Jakarta beberapa bulan lalu. Kenaikan itu dikarenakan buruh menetapkan besaran kebutuhan hidup layak (KHL) 2014 sebesar Rp 2,7 juta. Sementara DKI hanya menetapkan sebesar Rp 2,2 juta per bulan.

"Kami tidak dapat mengabulkan permintaan mereka. Hal itu kita sudah jawab dan sampaikan ke mereka," jelasnya.

Untuk diketahui, buruh atau pekerja yang melakukan aksi unjuk raja hari ini, Selasa (29/10) di depan gedung Balai Kota DKI, menuntut kenaikan UMP DKI sebesar Rp 3,7 juta per bulan bagi pekerja lajang. Tidak hanya itu, mereka juga mengancam akan menginap di Balai Kota bila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak menemui mereka.

Selain tuntutan bertemu dengan Jokowi, mereka juga menolak besaran KHL sebesar Rp 2.299.860 berdasarkan 60 item. Tuntutan KHL yang disampaikan yakni sebesar Rp 2.767.320 karena berdasarkan 84 item.