Merdeka.com - Sebagai mantan wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengkritik rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI di tahun 2021. Utamanya soal tunjangan perumahan senilai Rp110 juta seperti yang ramai diperdebatkan di media sosial.

"Saya baca sampai tunjangan rumah Rp110 juta di medsos saya pun ngamuk baca itu, terus tunjangan mobil Rp30 juta. Saya ngamuk, mana ada saya jadi Komut Pertamina saja sebulan tunjangan mobil. Artinya itu enggak pakai mobil sewanya Rp35 juta," kata Ahok berdasarkan video YouTube Panggil Saya BTP, Senin (7/12).

Dia heran dengan keinginan anggota dewan menambah pundi-pundi penghasilan sementara banyak warga DKI hidup miskin terlebih setelah pandemi melanda Tanah Air.

"Saya sampaikan kalau PAD DKI turun, kalau ada Covid-19 kita punya penghasilan turun PNS, ASN tunjangan dipotong 50 persen. Kalau DPRD menaikkan penghasilan, saya pun tidak suka itu enggak benar," ucapnya.

Selain itu, Ahok juga menilai penghasilan bersih anggota dewan sejak 2017 terlalu besar yakni sebesar Rp73 juta. Sebab dalam anggaran tersebut terdapat tunjangan rumah Rp60 juta hingga tunjangan transportasi sebesar Rp21,5 juta.

"Makanya jujur aja kalau saya jadi gubernur enggak akan pernah saya setuju tunjangan rumah 2017 Rp60 juta, mobil Rp21,5 juta. Saya tidak pernah setuju, itu yang saya selalu berantem sama teman-teman kamu di dewan," ujar dia.

Ahok juga mengatakan sempat menghubungi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk menanyakan adanya rencana kenaikan anggaran anggota dewan.

"Pak Pras mengatakan saya akan cek. Karena dia ketua enggak bisa kontrol semua, saya cek semua. Satu hari kemudian surat pernyataan Pak Pras kalo DPRD tidak ada kenaikan gaji," ucapnya

Ketua DPRD DKI Pastikan Tak Ada Kenaikan Gaji Anggota Dewan

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan tidak adanya kenaikan gaji untuk para anggota dewan pada tahun 2021. Kata dia, untuk rencana kerja tahun (RKT) 2021, hanya ada penambahan kegiatan untuk para anggota.

"Dengan penambahan kegiatan itu maka otomatis ada kenaikan anggaran DPRD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021," kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12).

Menurut dia, penambahan kegiatan DPRD dengan konsekuensi anggaran tersebut telah disesuaikan pada PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan DPRD. Untuk pelaksanaan mekanismenya, DPRD DKI harus membentuk Panitia Khusus atau Pansus.

Dalam Pansus tersebut kata Prasetio, akan dibahas secara matang berdasarkan program kegiatan DPRD DKI selama satu tahun.

"Sebagai tambahan informasi, RKT kegiatan DPRD DKI Jakarta itu baru kali ini lah akan dilakukan oleh DPRD DKI. Sementara di wilayah daerah lain RKT itu sudah berjalan lama," ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp82,5 triliun.

Dalam besaran anggaran tersebut terdapat pula kenaikan untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp888,6 milliar untuk 106 anggota dewan dalam setahun.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com