Merdeka.com - Warga Jakarta mengeluhkan buruknya pelayanan yang diterima dari rumah sakit jika menggunakan Badan Penjamin (BPJS). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, hal ini terjadi karena mereka memilih rumah sakit swasta.

Ahok mengharapkan, warga DKI Jakarta berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sebab BPJS DKI Jakarta tidak ada sangkut paut dengan pemerintah pusat.

"Saya rasa sih kalau Anda mau baik, silakan masuk ke rumah sakit kami. Karena yang sering jadi masalah itu kalau sakit orang sering masuk ke rumah sakit swasta. Itu yang jadi masalah," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/2).

Dia menjelaskan, pelayanan rumah sakit swasta sebenarnya diperuntukan untuk masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan untuk warga kurang mampu sebaiknya menggunakan pelayanan Puskesmas dan RSUD.

"Kalau yang bukan kelas menengah yang mau pakai Puskesmas dan RSUD, tidak masalah. Bahkan RSUD kami di Tarakan itu sudah sejajar dengan RSCM. Itu hanya setengah terisi," terangnya.

Dengan fasilitas yang sama, mantan bupati Belitung Timur ini bingung mengapa tidak ada yang mau ke RSUD Tarakan. Bahkan, warga Jakarta lebih memilih untuk tetap berobat ke RSCM.

"Padahal standar RSUD kami dengan RSCM sama-sama kelas A pendidikan. Bahkan sudah ada surat dari Kemenkes. RSUD kami jadi rujukan nasional," tutup Ahok.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni berniat melayangkan surat ke Ahok dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Langkah itu dilakukan menyusul laporan buruknya pelayanan rumah sakit di Jakarta.

"Saya akan kirim surat ke Gubernur dan Menkes untuk mempertanyakan alasan pelayanan rumah sakit masih lama," kata Sahroni, saat kunjungan kerja perorangan dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam masa reses persidangan tahun 2014-2015 di Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (14/12).

Saat beraudiensi dengan warga, Sahroni mendapatkan banyak keluhan dari warga terkait pelayanan kesehatan yang buruk. Salah satunya disampaikan Imah, warga Cilincing Jakarta Utara yang mengadukan harus mengantre dua bulan untuk bisa mendapatkan giliran dioperasi. Dia menderita tumor pada salah satu bagian tubuhnya.

"Antreannya hingga 150 pasien di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan saya diminta menunggu hingga dua bulan," ucapnya.

Warga Cilincing lain juga mengeluhkan tidak ampuhnya kartu BPJS yang diberikan pemerintah. "Beberapa rumah sakit bahkan menolak kartu BPJS saya," kata warga tadi.

Dari keluhan tersebut, Sahroni berjanji akan membahasnya bersama Gubernur dan Menkes. Dia akan mendesak keduanya untuk membenahi administrasi rumah sakit. "Problemnya sekarang adalah administrasi terhadap pasien yang memakai kartu BPJS, sangat lambat," kata anggota Komisi XI DPR itu.