Ahok minta Biro Hukum DKI segera selesaikan kisruh PT Metromini
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengkaji keberadaan manajemen PT Metromini. Sebab, selama ini keberadaan badan itu malah membuat pelayanan angkutan umum tak lebih baik cenderung bermasalah.
"Biro hukum lagi kaji siapa yang benar," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, usai bertemu dengan pengusaha Metromini di Balai Kota Jakarta, Selasa (3/9).
Sekadar diketahui, selama ini terjadi dua kubu yang mengatasnamakan manajemen resmi PT Metromini. Untuk memutuskan siapa pemilik sesungguhnya, kisruh ini sampai berujung gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejak tahun 1995 bermasalah, belum ada tanda-tanda kasus ini menemukan kata sepakat.
Terkait uji KIR yang wajib dilakukan setiap pengusaha angkutan umum, pria yang akrab disapa Ahok menegaskan aturan ini tidak bisa ditoleransi. Artinya, pengusaha wajib melakukan sembilan tahapan dalam uji KIR.
"Dari sembilan item untuk KIR kita tetap tidak bisa toleransi. Karena undang-undang," jelasnya.
Pihaknya hanya menolerir merek speedometer yang mungkin tak sesuai aturan, wajib mereka Isuzu. Untuk persoalan itu, mereknya bebas.
"Tapi tetap harus ada rem tangan. Tapi kalau yang masih bisa jalan, kita tidak langsung kandangin karena takut barang-barang hilang juga. Tapi mereka harus perbaiki, beberapa sudah perbaiki kok," jelasnya.
Perpecahan PT Metromini yang pertama kali berdiri tahun 1967. Kemudian semakin kacau saat rapat pemegang saham (RUPS) pada 1995 karena dilakukan pemilihan pengurus baru. Pengurus angkatan '93 kemudian menggugat pengurus '95 ke PN Jakarta Timur dan dimenangkan oleh pengurus awal.
Pengurus baru yang tidak terima lalu melakukan gugatan balasan. Maka melalui putusan nomor 2779 K/Pdt/2011, Mahkamah Agung mengharuskan PT Metromini melaksanakan RUPS Luar Biasa. Namun, hingga saat ini permasalahan tersebut tidak menemukan titik temu. Sehingga menyebabkan pemilik saham pun mengelola sendiri armada yang tidak layak jalan.
"Yang paling bener mereka yang kami tunjuk. Kita nggak mau tau. Sesuai dengan putusan hukum, Biro Hukum cuma kaji," jelas mantan bupati Belitung Timur itu.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BUMN Soal Pengganti Ahok di Pertamina: Belum Dipikirin
Ahok sudah mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina per tanggal 2 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaAhok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina, Harta Kekayaanmya Ternyata Mencapai Rp53 Miliar
Ahok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada 25 November 2019.
Baca SelengkapnyaPDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi
Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca SelengkapnyaAhok Mundur dari Komut Pertamina, Hasto PDIP: Spirit Kedepankan Etika
Hasto menyebut, mundurnya Ahok dari komisaris utama Pertamina merupakan gerakan etika.
Baca SelengkapnyaKisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya
Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca SelengkapnyaCerita di Balik Pengunduran Diri Ahok dari Komut Pertamina Singgung Megawati Rela Masuk Penjara
Ahok memutuskan untuk mundur dari Komut Pertamina untuk berkampanye memenangkan Ganjar-Mahfud
Baca Selengkapnya