Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa memutuskan tuntutan buruh yang mendesak pemerintah bersikap soal penangguhan upah. Ada beberapa yang masih jadi pertimbangan Ahok salah satunya daftar rincian gaji baik dari pihak buruh maupun perusahaan.

"Kan begini, ini kan lagi daftar tunjangan-tunjangan, insentif segala macam, makanya saya mau lihat. Kan kita berbicara kan orang bawa pulang ke rumah berapa duit. Makanya kita juga mau lihat berapa baginya, ya kan mereka masih curiga kan jangan-jangan perusahaan bagi uang beda. Ya kalau pun terlihat ringan tapi cukup susah," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (4/3).

Politikus Gerindra ini harus menunggu slip gaji itu untuk disinkronkan data milik perusahaan. Sebab, banyak buruh masih berpikiran bahwa Pemprov dapat disuap oleh perusahaan persoalan keputusan penangguhan UMP.

"Saya mau lihat slip gaji yang tidak mau lembur sampe yang rajin. Kita usahakan hari ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dedet Sukandar mengatakan ada 300 perusahaan yang mengajukan penangguhan. Sedangkan, 40 perusahaan kewenangan dinas, dan 17 perusahaan kewenangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Masih perlu bukti untuk pertimbangan. Yang tujuh perusahaan ditolak rencananya. Tapi ketika tripartid ada tambahan-tambahan bukti mungkin kita pertimbangkan, sesuai dengan arahan dari bapak (Ahok) jadi harus dikaji ulang," terang Dedet.