Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, emosi saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Salah satu yang membuat DKI mendapat WDP karena proyek pembebasan lahan di Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, bermasalah.

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman, menjelaskan detil permasalahan terkait pembebasan lahan di Sumber Waras, yang rencananya bakal dijadikan rumah sakit khusus kanker .

"Permasalahan itu pertama pembelian, pemilihan lahan, proses kelayakan teknis, ada 5 poin proses yang kemudian tidak dilaksanakan secara maksimal sesuai ketentuan," kata Yudi di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/7).

Selain itu, menurut Yudi, ada 70 item temuan BPK antara lain terkait sistem pengendalian intern yang berjumlah 32 item dan terkait kepatuhan undang-undang yang berjumlah 38 item. Namun pihaknya belum bisa memastikan ada dugaan korupsi.

"Ada beberapa tidak sesuai, kami belum ada kelayakan teknis pembelian," kata dia.

Sebelumnya, Ahok menyebut penilaian BPK banyak kejanggalan. Apalagi, untuk proyek pembebasan lahan di Sumber Waras adalah warisan gubernur Fauzi Bowo.

"Perjanjian dengan pihak ketiga itu sudah ada dari zaman Pak Foke. Makanya saya minta standar BPK harus jelas juga dalam memeriksa. Kenapa zaman Pak Foke itu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan kasus aset yang sama, sekarang kami sedang perbaiki jadi (dapat) WDP," protes Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/7) kemarin.