Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memanfaatkan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) semaksimal mungkin. Selain untuk mengetahui transaksi keuangan calon pejabat, juga bisa menguak kasus lama yang pernah terjadi.

"Kami telah nanya sama beliau (Ketua PPATK Muhammad Yusuf) termasuk beberapa pejabat direksi BUMD. Termasuk yang kasus lama pernah kami beri surat. Nanti Pak Inspektorat yang akan lakukan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/1).

Dia mengungkapkan, dengan mengetahui alur transaksi yang dilakukan seorang pejabat, maka dapat diketahui dengan siapa mereka bekerja sama. Terutama untuk proyek pembangunan yang mangkrak selama ini seperti sekolah hingga jembatan.

"Kami langsung minta kepada PPATK untuk memberikan waktu (untuk menelusuri). Kami berikan uang ini. Dia (oknum pejabat) kirimnya ke siapa? Atau langsung ditarik kontan?" ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok mengatakan, tidak hanya oknum pejabat DKI Jakarta, ada juga anggota legislatif yang ikut bermain di Pemprov DKI Jakarta. Caranya dengan menitipkan beberapa program pengadaan barang dan pembangunan.

"Ada oknum DPRD yang nitip. Tapi diselidiki gak ada yang mau ngaku mirip-miriplah. Tiba-tiba muncul di SKPD sekian. Makanya terakhir kali ini kami dorong dengan e-budgeting sudah kami budget-in," tutupnya.