Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri mencoret anggaran yang diduga duplikasi dalam RAPBD DKI Jakarta 2015. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dugaan itu keliru.

Basuki atau akrab disapa Ahok menjelaskan, semenjak dirinya dan Joko Widodo memimpin Jakarta, program pembangunan gedung sekolah diserahkan ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. Sedangkan perawatannya dikembalikan kepada Dinas Pendidikan.

Ini menyebabkan persentase anggaran untuk pendidikan menurun drastis dan menyebabkan teguran dari Kemendagri. Untuk itu mantan Bupati Belitung Timur ini akan mengembalikannya seperti semula.

"Nggak ada, sudah kami cek kok. Itu gara-gara kami tumpuk di Dinas Perumahan. Ya tinggal kami pindahin lagi," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/3).

Mantan politisi Gerindra dan Golkar ini mengungkapkan, anggaran untuk pendidikan akan naik setelah program pembangunan dikembalikan. Sehingga, koreksi mengenai anggaran belanja pegawai berada di atas anggaran pendidikan akan selesai.

"Pokoknya anggaran bangun sekolah semua balikin ke sekolah. Biaya operasional juga diganti, jadi nggak pakai outsourcing tapi kontrak individual," tutupnya.

Berikut merdeka.com mencoba memaparkan beberapa anggaran yang terjadi duplikasi:

a. 1.01.034.06.014 Kegiatan Perawatan Berat Gedung SDN Semanan 03 Rp 1.999.954.166 diindikasikan diplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.01.034.06.041 Perawatan Berat Gedung SDN Semanan 03 Rp 2.999.981.882 pada Sudin Pendidikan Jakarta Barat.

b. 1.04.004.09.002 Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung SDN Joglo 01/02,03/04 Rp 29.986.473.512 pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Barat diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.01.035.06.014 Kegiatan Perawatan Berat Gedung SDN Joglo 03/04 Rp 2.000.000.000 pada Sudin Pendidikan Jakarta Barat.

c. 1.04.003.09.006 Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung SDN Lagoa 07/08 Rp 12.647.641.857 pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Utara diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.01.001.06.015 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Lagoa 07/08 Rp 8.591.805.454 pada SKPD Dinas Pendidikan.

d. 1.04.006.10.007 Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung SMPN 102 Rp 29.155.000.000 pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Timur diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.01.001.06.041 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMP 102 Rp 16.499.987.061 pada SKPD Dinas Pendidikan.

e. 1.04.003.09.005 Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung SDN Penjaringan 08/09 Rp 11.752.668.776 pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Utara diindikasi duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.01.001.06.032 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Penjaringan 09/10 Rp 9.030.125.000 pada SKPD Dinas Pendidikan.

f. 1.04.002.10.001 Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung SDN Kramat 01, 02, 03 dan 04 Rp 15.478.315.775 pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Pusat diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.01.031.06.016 Perawatan Berat Gedung SDN Kramat 01-04 Rp 1.195.754.635 pada Sudin Pendidikan II Jakarta Pusat.

g. 1.17.001.04.015 Kegiatan Rehab Gedung Graha Wisata TMII Rp 6.000.000.000 diindikasikan duplikasi pada kode rekening 1.17.001.05.001 Kegiatan Rehab dan Pengadaan AC Gedung Graha Wisata TMII Rp 2.000.0000.000 pada SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

h. 1.17.013.06.002 Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Rp 399.999.827 diindikasikan duplikasi pada kode rekening 1.17.013.06.009 Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Rp 2.699.998.242 pada Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata dan Kebudayaan.

i. 1.18.002.01.042 Kegiatan Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Kepemudaan Rp 88.848.400 diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.18.002.01.044 Kegiatan Penyelenggaraan Event Kepemudaan Rp 599.971.657 pada SKPD Dinas Olahraga dan Pemuda.

Kemendagri memberikan catatan, salah satu dari penyediaan anggaran yang tersebut harus dialihkan untuk peningkatan alokasi anggaran fungsi pendidikan dan belanja modal dalam rangka peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Hal itu seperti penanggulangan banjir, penangan kebersihan dan persampahan, penanganan kemacetan lalu lintas dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat lainnya.