Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan dirinya tidak akan melakukan kompromi dengan DPRD DKI Jakarta. Sehingga, perselisihan antara eksekutif dan legislatif ini kemungkinan akan terus berlangsung hingga 2019.

Basuki atau akrab disapa Ahok menegaskan, konflik ini baru bisa selesai jika panitia angket memberikan rekomendasi untuk memakzulkan dirinya. Namun, dia tidak ingin meninggalkan kursi kepemimpinan sendirian karena ada bukti yang dapat menyeret anggota dewan bersamanya.

"Ya kalau berantem gini sampai 2019, kecuali dia bisa jatuhin saya pakai angketnya dan bawa ke Mahkamah Agung. Kemudian saya dipidanakan. Saya masuk penjara," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/3).

"Kalau saya memang masuk penjara, mereka DPRD yang dari tahun 2012 ada Rp 40 triliun (nitip) Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) masuk juga dong. Masa yang nggak nyolong uang masuk penjara dia enak-enak aja," tambah mantan Bupati Belitung Timur ini.

Melihat kemungkinan itu, suami Veronica Tan ini akan melihat bagaimana kelanjutannya. "Saya kira ini proses pertunjukan politik yang menarik," tutup Ahok.

Sebelumnya, Ahok menilai, ada program 'titipan' bisa masuk dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 karena ada permainan antara DPRD DKI Jakarta dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Makanya itu ada main SKPD sama oknum DPRD. Makanya mereka selalu masukin, saya cuma nggak bisa buktikan. Tapi ada Pokir (pokok pikiran) siapa? Ada oknum kami yang sudah main juga," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/3).

Dia menegaskan, pihaknya akan mengejar siapa-siapa saja yang melakukan kolusi dengan oknum pihak legislatif. Caranya dengan menggunakan e-budgeting. Dengan sistem elektronik ini, maka akan diketahui siapa oknum yang memasukkan anggaran yang diduga terjadi mark up.

"Makanya lagi kami sisir dengan adanya e-budgeting jadi gampang banget saya. Tinggal masukin 'hey UPS ada di mana saja kamu' enam ribu sampai tujuh ribu mata anggaran dengan adanya itu maka ketahuan," jelas mantan Bupati Belitung Timur ini.