Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memburu orang partai politik (parpol) yang meminta jatah Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk kampanye terselubung. Menurut Ahok, anak-anak yang diajukan parpol tersebut tidak seharusnya mendapatkan bantuan program KJP.

"Tadi sudah dibahas. Kita pasti buru (orang parpol) nanti," ujar Ahok di Balai Kota, Senin (7/4).

Ahok meminta para kepala sekolah untuk mengumumkan anak-anak sekolah yang mendapatkan dana KJP dari sekolah tersebut. Selain itu, Pemprov DKI tetap akan meminta komite sekolah untuk awasi penyaluran KJP.

"Kita libatkan komite juga. Komite harus putusin. Ini anak dapet enggak gitu lho," kata dia.

Sebelumnya, kuota siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMA 76 Jakarta diserobot oknum anggota partai politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling banyak menyodorkan nama siswa tak berhak menerima KJP.

"PKS paling banyak mengajukan nama siswa tak berhak sebagai penerima KJP ke Dinas Pendidikan," kata Kepala SMA 76 Jakarta Retno Listyarti.

Jumlah nama yang diajukan PKS adalah 12 siswa, sementara sisanya masing-masing satu nama diajukan politikus dari Partai Demokrat, PDIP, PAN, PKB.

Retno mengaku kaget atas adanya nama-nama siswa sekolahnya yang diajukan oleh oknum parpol tersebut. Sebab kewenangan menyodorkan nama siswa penerima KJP ada di pihak sekolah. Pihak sekolah pun melakukan seleksi ketat agar penerima KJP adalah siswa yang benar-benar membutuhkan.

Dia menerangkan, berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan, jumlah penerima KJP untuk sekolahnya adalah 28 siswa yang berasal dari kelas X. Pihak sekolah pun mengumumkan ke para siswa untuk mengajukan permohonan mendapat KJP. Untuk memastikan penerima KJP adalah siswa yang benar-benar membutuhkan, sejumlah prosedur ketat pun dilakukan pihak sekolah.

Para siswa harus mengisi formulir yang berisi latar belakang ekonomi keluarga. Di situ, kata Retno, antara lain terdapat isian soal status rumah, tagihan listrik, dan jumlah penghasilan orang tua. Pihak sekolah pun mewawancarai siswa untuk menggali lebih dalam latar belakang mereka. Tak cukup sampai di situ, pihak sekolah pun mengutus guru untuk mengunjungi kediaman para siswa.

"Ini untuk memastikan bahwa penerima KJP nantinya adalah siswa yang sangat membutuhkan," imbuh Retno.