Merdeka.com - Hasil penyelidikan tim angket DPRD memutuskan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, bersalah. Bila pimpinan DPRD memutuskan pada hak menyatakan pendapat (HMP), maka salah satu langkah yang harus dilakukan Ahok, sapaan Basuki, adalah meminta maaf jika tak mau sampai diproses Mahkamah Agung.

Ahok menegaskan tidak akan pernah meminta maaf kepada anggota DPRD karena dirinya tidak merasa bersalah, walaupun hasil penyelidikan panitia angket berkata sebaliknya. Dia menegaskan, harusnya DPRD lah meminta maaf karena melakukan pemangkasan anggaran dan memasukkan pokok pikiran mereka saat pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015 di komisi-komisi.

"Ngapain minta maaf. Yang harus minta maaf itu yang crop-crop duit masukin Rp 40 triliun yang beli USB fungsi UPS itu harus minta maaf sama warga DKI," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/4).

"Ya aku menolak untuk minta maaf lah. Salah di mana? Mereka juga harus minta maaf dong ngajuin Rp 12,1 triliun. Nanti kalau udah DPRD benar polisi tangkap, baru minta maaf deh," tambahnya.

Mantan politisi Gerindra ini menilai wajar untuk pernyataan kotornya yang keluar saat wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta. Dia berdalih, di kampungnya di Belitung Timur, bahasa toilet diberikan kepada orang yang kurang ajar.

"Kalau gue ngomong kasar kan, aku kan kira bahasa toilet itu biasa aja kan sama orang-orang kayak kami. Di kampung saya biasa itu kalau orang kurang ajar, ya bahasa toiletnya begitu. Aku juga udah minta maaf bahasa toilet. Iya kan," terangnya.